Monday, August 6, 2012

ISTILAH P18, P19, P21 didalam perkara pidana


 
Oleh : Robby Andrian, SH

Didalam dunia hukum khususnya Pidana, sering kita mendengar istilah kode P18, P19 ataupun P21 baik di media masa maupun Media Elektronik. Kadang-kadang orang yang tidak mengerti arti dari kode-kode tersebut diatas hanya bertanya-tanya, dalam hal ini kami akan jelaskan  tentang kode-kode yang seringkali kita mendengarnya berdasarkan Peraturan Hukum yang berlaku.
                Kode-kode tersebut didasarkan pada Keputusan Jaksa Agung RI No. 518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung RI No. 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana. Kode-kode tersebut adalah “ kode formulir yang digunakan dalam proses penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana.”
Lebih lengkapnya rincian dari kode-kode Formulir Perkara adalah:

P-1         Penerimaan Laporan (Tetap)
P-2         Surat Perintah Penyelidikan
P-3         Rencana Penyelidikan
P-4         Permintaan Keterangan
P-5         Laporan Hasil Penyelidikan
P-6         Laporan Terjadinya Tindak Pidana
P-7         Matrik Perkara Tindak Pidana
P-8         Surat Perintah Penyidikan
P-8A      Rencana Jadwal Kegiatan Penyidikan
P-9         Surat Panggilan Saksi / Tersangka
P-10       Bantuan Keterangan Ahli
P-11       Bantuan Pemanggilan Saksi / Ahli
P-12       Laporan Pengembangan Penyidikan
P-13       Usul Penghentian Penyidikan / Penuntutan
P-14       Surat Perintah Penghentian Penyidikan
P-15       Surat Perintah Penyerahan Berkas Perkara
P-16       Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana
P-16A    Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana
P-17       Permintaan Perkembangan Hasil Penyelidikan
P-18       Hasil Penyelidikan Belum Lengkap
P-19       Pengembalian Berkas Perkara untuk Dilengkapi
P-20       Pemberitahuan bahwa Waktu Penyidikan Telah Habis
P-21       Pemberitahuan bahwa Hasil Penyidikan sudah Lengkap
P-21A    Pemberitahuan Susulan Hasil Penyidikan Sudah Lengkap
P-22       Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti
P-23       Surat Susulan Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti
P-24       Berita Acara Pendapat
P-25       Surat Perintah Melengkapi Berkas Perkara
P-26       Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan
P-27       Surat Ketetapan Pencabutan Penghentian Penuntutan
P-28       Riwayat Perkara
P-29       Surat Dakwaan
P-30       Catatan Penuntut Umum
P-31       Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa (APB)
P-32       Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Singkat (APS) untuk Mengadili
P-33       Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara APB / APS
P-34       Tanda Terima Barang Bukti
P-35       Laporan Pelimpahan Perkara Pengamanan Persidangan
P-36       Permintaan Bantuan Pengawalan / Pengamanan Persidangan
P-37       Surat Panggilan Saksi Ahli / Terdakwa / Terpidana
P-38       Bantuan Panggilan Saksi / Tersngka / terdakwa
P-39       Laporan Hasil Persidangan
P-40       Perlawanan Jaksa Penuntut Umum terhadap Penetapan Ketua PN / Penetapan Hakim
P-41       Rencana Tuntutan Pidana
P-42       Surat Tuntutan
P-43       Laporan Tuntuan Pidana
P-44       Laporan Jaksa Penuntut Umum Segera setelah Putusan
P-45       Laporan Putusan Pengadilan
P-46       Memori Banding
P-47       Memori Kasasi
P-48       Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan
P-49       Surat Ketetapan Gugurnya / Hapusnya Wewenang Mengeksekusi
P-50       Usul Permohanan Kasasi Demi Kepentingan Hukum
P-51       Pemberitahuan Pemidanaan Bersyarat
P-52       Pemberitahuan Pelaksanaan Pelepasan Bersyarat
P-53       Kartu Perkara Tindak Pidana

Demikian yang kami ketahui, semoga bermanfaat bagi rekan-rekan yang membacanya juga untuk menambah pengetahuan bagi rekan-rekan semuanya.
Terima kasih

17 comments:

  1. bisa minta format yang udah P21 gak??

    ReplyDelete
    Replies
    1. maksud saudara Kaka YWS format yang udah P21 itu format apa ya ?

      Delete
  2. pak, misal ada kasus penabrakan..mengakibatkan korban terluka(banyak korban terluka). setahu saia tanpa pengaduan pun, seharusnya pelakunya tetap di usut oleh kepolisian kan..(CMIIW)
    nah, sekarang kasusnya sudah sampai P21, ternyata pada bulan pertama setelah penetapan tetap tidak di tindak lanjuti dengan alasan akan d lakukan pelimpahan berkas susulan(P21A)..nah setelah hampir 1 tahun kasus nya diam, muncul berita bahwa kasus selesai dengan berjabat tangan atau salaman.

    apakah memang bisa begtu pak, apakah bisa proses hukum berhenti begitu saja setelah keluarga memaafkan?
    terima kasih

    ReplyDelete
    Replies
    1. terima kasih kepada saudara sasori atas pertanyaannya.
      jadi pada prinsipnya Delik Biasa dalam pidana tidak akan hapus dengan adanya perdamaian.
      jadi meskipun sudah terjadi perdamaian sebagaimana dalam kasus tersebut, jika berkas sudah lengkap maka harus dilimpahkan ke Kejaksaan untuk selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan untuk di Sidangkan.

      demikian, semoga bermanfaat

      Delete
  3. Makasih atas info nya...
    Bagaimana jika ada jaksa yg nakal (melambatkan proses, tuntutan melebihi dari UU)?

    ReplyDelete
  4. terima kasih Yth Aryo Santoso

    terkait pertanyaan saudara diatas, saudara dapat melaporkan jaksa yang saudara maksudkan tersebut ke komisi kejaksaan.

    dimana Tugas dan wewenang Komisi kejaksaan sebagai berikut :


    Tugas Komisi Kejaksaan

    a Melakukan pengawasan, pemantauan, dan penilaian terhadap kinerja Jaksa dan pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas kedinasannya
    b Melakukan pengawasan, pemantauan, dan penilaian terhadap sikap dan perilaku Jaksa dan pegawai Kejaksaan baik di dalam maupun di luar tugas kedinasan
    c Melakukan pemantauan dan penilaian atas kondisi organisasi, kelengkapan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia di lingkungan Kejaksaan
    Menyampaikan masukan kepada Jaksa Agung atas hasil pengawasan, pemantauan, dan penilaian sebagaimana tersebut huruf a, huruf b, dan huruf c untuk ditindaklanjuti


    Wewenang Komisi Kejaksaan

    a Menerima laporan masyarakat tentang perilaku Jaksa dan pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kedinasan
    b Meminta informasi dari badan pemerintah, organisasi, atau anggota masyarakat berkaitan dengan kondisi dan kinerja di lingkungan Kejaksaan atas dugaan pelanggaran peraturan kedinasan Kejaksaan maupun berkaitan dengan perilaku Jaksa dan pegawai Kejaksaan di dalam atau di luar kedinasan
    c Memanggil dan meminta keterangan kepada Jaksa dan pegawai Kejaksaan sehubungan dengan perilaku dan/atau dugaan pelanggaran peraturan kedinasan Kejaksaan
    d Meminta informasi kepada badan di lingkungan Kejaksaan berkaitan dengan kondisi organisasi, personalia, sarana, dan prasarana
    e Menerima masukan dari masyarakat tentang kondisi organisasi, kelengkapan sarana, dun prasarana serta sumber daya manusia di lingkungan Kejaksaan
    Membuat laporan, rekomendasi, atau saran yang berkaitan dengan perbaikan dan penyempurnaan organisasi serta kondisi lingkungan Kejaksaan, atau penilaian terhadap kinerja dan perilaku Jaksa dan pegawai Kejaksaan kepada Jaksa Agung dan Presiden


    demikian semoga bermanfaat

    ReplyDelete
  5. sesudah p21 apa lagi selanjutnya pak?

    ReplyDelete
  6. cuma mau berbagi dan minta pendapatnya saudara-saudara,
    saya beserta keluarga telah melaporkan kasus penganiayaan dan pengeroyokan pada Juni 2015. Lalu pada Oktober 2015 ini, saya bersama ayah korban mulai mencari kepastian tentang perkara tersebut. kami mulai menghubungi seorang penyidik yang ditunjuk mendampingi perkara, "berkas sudah dilimpahkan ke kejaksaan, kami pihak kepolisian hanya bisa menunggu pemberitahuan selanjutnya" tutur beliau saat kami konfirmasi. karena sudah merasa gerah dengan kasus ini maka saya diajak ayah korban untuk menanyakan sejauh mana kasus ini telah diproses. Di kejaksaan salah satu petugas menyambut dengan baik maksud kami dan menyatakan bahwa perkara sudah p21 sejak 14 september 2015. Beliau pun menyarankan agar kami segera menghubungi peyidik yang udah ditunjuk mendampingi kasus. saat bertemu penyidik tersebut saya langsung bertanya, "pak perkara sudah p21, apakah belum ada pemberitahuan lanjutan untuk p22 nya? beliau menjawab "satu minggu lagi" (jawaban itu didasari dengan jawaban jaksa yang telah dihubungi beliau melalui via telepon).
    pertanyaan kami sebagai orang awam hukum, apakah proses dari p21 menuju p22 itu memang lama? apa yang harus kami lakukan jika tersangka kabur? (TERSANGKA SAMA SEKALI TIDAK DITAHAN)

    ReplyDelete
  7. Yth R. Fahlepi

    terima kasih atas pertanyaannya

    Jika Perkara sudah P21 , biasanya segera pelimpahan Tersangjka dan semua barang buktinya ke kejaksaan.

    jika tersangka kabur, saudara tidak perlu melakukan apa-apa , atau jika saudara mengetahui bahwa tersangka kabur, saudara dapat ,memberikan informasi tersebut kepada penyidik ybs, karena semua itu sudah dalam penanganan aparat penegak hukum yang berwenang. dan akan menjadi tanggung jawab dari penegak hukum Ybs.

    terkait dengan penahanan tersangka, Penyidik akan mendasarkan pada Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) perintah penahanan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dilakukan dalam hal:

    1. adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri,

    2. adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan merusak atau menghilangkan barang bukti

    3. adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan mengulangi tindak pidana.

    jika penyidik memiliki dasar bahwa tersangka tidak masuk dalam 3 kategori yang diatur dalam pasal 21 KUHAP maka Tersangka bisa tidak ditahan.

    Demikian semoga bermanfaat

    ReplyDelete
  8. This comment has been removed by a blog administrator.

    ReplyDelete
  9. Ass.. Pak mhn bantuanx.. sy seorang ibu kandung yg memukuli anak sy dari pernikahan sy yg pertama, krn anak sy umur 12 thn sy dapati pacaran dan ada didlm kamar kost laki pacarx yg usiax sktr 20thn..sy pukul anak sy dan 5 hari kemudian anak sy lapor ke polisi..kejadianx tgl 2 sep 2015 dan dilaporkan tgl 8 sep 2015.. dlm laporan anak sy mngatakan klo sy srg menyksa dan prnah menyulut rokok.. polisi jg membenarkan itu ke media klo sy menyulut rokok pdhl sy tdk berbuat sprti itu.. stlh brkas ke kejaksaan jaksa memulangkan berkas dan sy diperiksa kmbali oleh pnyidik krn dlm hasil visum jaksa mengatakan tdk ada bekas sulutan rokok.,stlh krm akhrx berkasx kmbali lg untk yg ke 2 kalix sktr bln nov kmrn sy ditanya kmbali mumukul bagian yang mana??dan stlh hmpr 2 bln ini kmrn sy dapat khbar klo jaksa akan memangil sy mggu depan katax mau ditahan..mhn bantuan dan pnjelasan dari bpk apakah mekanisme hukum yg sy alami sdh benar???selama ini sy wajib lapor krn msh pnya 2 org dan yg kk umur 8 thn dan yg kcl 3thn..

    ReplyDelete
    Replies
    1. Yth mega jaya

      Terima kasih atas pertanyannya.

      melihat kronologis yang saudari sampaikan, saudari patut diduga melanggar pasal

      Pasal 76C UU 35/2014 tentang Perlindungan anak yang berbunyi:

      Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.

      dan sanksinya ada di Pasal :
      Pasal 80 UU 35/2014:

      (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

      (2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

      (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

      (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya

      jika saudari sudah dipanggil kejaksaan dan akan ditahan berarti perkara saudari di kepolisian sudah dinyatakan Lengkap atau P21.
      terkait pemulangan berkas dari kejaksaan kepada penyidik dikarenakan masih ada data yang belum lengkap dan diminta untuk melengkapinya.

      saran saya saudari bisa menghubungi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk mendapatkan pendampingan dalam proses pemeriksaan di Kejaksaan maupun nantinya di Pengadilan.

      Demikian semoga bermanfaat

      Delete
  10. informasi yang menarik ternyata banyak P nya...seringnya dengar P-19, P-21

    ReplyDelete
  11. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  12. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete