Monday, August 6, 2012

ISTILAH P18, P19, P21 didalam perkara pidana


 
Oleh : Robby Andrian, SH

Didalam dunia hukum khususnya Pidana, sering kita mendengar istilah kode P18, P19 ataupun P21 baik di media masa maupun Media Elektronik. Kadang-kadang orang yang tidak mengerti arti dari kode-kode tersebut diatas hanya bertanya-tanya, dalam hal ini kami akan jelaskan  tentang kode-kode yang seringkali kita mendengarnya berdasarkan Peraturan Hukum yang berlaku.
                Kode-kode tersebut didasarkan pada Keputusan Jaksa Agung RI No. 518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung RI No. 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana. Kode-kode tersebut adalah “ kode formulir yang digunakan dalam proses penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana.”
Lebih lengkapnya rincian dari kode-kode Formulir Perkara adalah:

P-1         Penerimaan Laporan (Tetap)
P-2         Surat Perintah Penyelidikan
P-3         Rencana Penyelidikan
P-4         Permintaan Keterangan
P-5         Laporan Hasil Penyelidikan
P-6         Laporan Terjadinya Tindak Pidana
P-7         Matrik Perkara Tindak Pidana
P-8         Surat Perintah Penyidikan
P-8A      Rencana Jadwal Kegiatan Penyidikan
P-9         Surat Panggilan Saksi / Tersangka
P-10       Bantuan Keterangan Ahli
P-11       Bantuan Pemanggilan Saksi / Ahli
P-12       Laporan Pengembangan Penyidikan
P-13       Usul Penghentian Penyidikan / Penuntutan
P-14       Surat Perintah Penghentian Penyidikan
P-15       Surat Perintah Penyerahan Berkas Perkara
P-16       Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana
P-16A    Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana
P-17       Permintaan Perkembangan Hasil Penyelidikan
P-18       Hasil Penyelidikan Belum Lengkap
P-19       Pengembalian Berkas Perkara untuk Dilengkapi
P-20       Pemberitahuan bahwa Waktu Penyidikan Telah Habis
P-21       Pemberitahuan bahwa Hasil Penyidikan sudah Lengkap
P-21A    Pemberitahuan Susulan Hasil Penyidikan Sudah Lengkap
P-22       Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti
P-23       Surat Susulan Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti
P-24       Berita Acara Pendapat
P-25       Surat Perintah Melengkapi Berkas Perkara
P-26       Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan
P-27       Surat Ketetapan Pencabutan Penghentian Penuntutan
P-28       Riwayat Perkara
P-29       Surat Dakwaan
P-30       Catatan Penuntut Umum
P-31       Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa (APB)
P-32       Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Singkat (APS) untuk Mengadili
P-33       Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara APB / APS
P-34       Tanda Terima Barang Bukti
P-35       Laporan Pelimpahan Perkara Pengamanan Persidangan
P-36       Permintaan Bantuan Pengawalan / Pengamanan Persidangan
P-37       Surat Panggilan Saksi Ahli / Terdakwa / Terpidana
P-38       Bantuan Panggilan Saksi / Tersngka / terdakwa
P-39       Laporan Hasil Persidangan
P-40       Perlawanan Jaksa Penuntut Umum terhadap Penetapan Ketua PN / Penetapan Hakim
P-41       Rencana Tuntutan Pidana
P-42       Surat Tuntutan
P-43       Laporan Tuntuan Pidana
P-44       Laporan Jaksa Penuntut Umum Segera setelah Putusan
P-45       Laporan Putusan Pengadilan
P-46       Memori Banding
P-47       Memori Kasasi
P-48       Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan
P-49       Surat Ketetapan Gugurnya / Hapusnya Wewenang Mengeksekusi
P-50       Usul Permohanan Kasasi Demi Kepentingan Hukum
P-51       Pemberitahuan Pemidanaan Bersyarat
P-52       Pemberitahuan Pelaksanaan Pelepasan Bersyarat
P-53       Kartu Perkara Tindak Pidana

Demikian yang kami ketahui, semoga bermanfaat bagi rekan-rekan yang membacanya juga untuk menambah pengetahuan bagi rekan-rekan semuanya.
Terima kasih

32 comments:

  1. bisa minta format yang udah P21 gak??

    ReplyDelete
    Replies
    1. maksud saudara Kaka YWS format yang udah P21 itu format apa ya ?

      Delete
  2. pak, misal ada kasus penabrakan..mengakibatkan korban terluka(banyak korban terluka). setahu saia tanpa pengaduan pun, seharusnya pelakunya tetap di usut oleh kepolisian kan..(CMIIW)
    nah, sekarang kasusnya sudah sampai P21, ternyata pada bulan pertama setelah penetapan tetap tidak di tindak lanjuti dengan alasan akan d lakukan pelimpahan berkas susulan(P21A)..nah setelah hampir 1 tahun kasus nya diam, muncul berita bahwa kasus selesai dengan berjabat tangan atau salaman.

    apakah memang bisa begtu pak, apakah bisa proses hukum berhenti begitu saja setelah keluarga memaafkan?
    terima kasih

    ReplyDelete
    Replies
    1. terima kasih kepada saudara sasori atas pertanyaannya.
      jadi pada prinsipnya Delik Biasa dalam pidana tidak akan hapus dengan adanya perdamaian.
      jadi meskipun sudah terjadi perdamaian sebagaimana dalam kasus tersebut, jika berkas sudah lengkap maka harus dilimpahkan ke Kejaksaan untuk selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan untuk di Sidangkan.

      demikian, semoga bermanfaat

      Delete
  3. Makasih atas info nya...
    Bagaimana jika ada jaksa yg nakal (melambatkan proses, tuntutan melebihi dari UU)?

    ReplyDelete
  4. terima kasih Yth Aryo Santoso

    terkait pertanyaan saudara diatas, saudara dapat melaporkan jaksa yang saudara maksudkan tersebut ke komisi kejaksaan.

    dimana Tugas dan wewenang Komisi kejaksaan sebagai berikut :


    Tugas Komisi Kejaksaan

    a Melakukan pengawasan, pemantauan, dan penilaian terhadap kinerja Jaksa dan pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas kedinasannya
    b Melakukan pengawasan, pemantauan, dan penilaian terhadap sikap dan perilaku Jaksa dan pegawai Kejaksaan baik di dalam maupun di luar tugas kedinasan
    c Melakukan pemantauan dan penilaian atas kondisi organisasi, kelengkapan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia di lingkungan Kejaksaan
    Menyampaikan masukan kepada Jaksa Agung atas hasil pengawasan, pemantauan, dan penilaian sebagaimana tersebut huruf a, huruf b, dan huruf c untuk ditindaklanjuti


    Wewenang Komisi Kejaksaan

    a Menerima laporan masyarakat tentang perilaku Jaksa dan pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kedinasan
    b Meminta informasi dari badan pemerintah, organisasi, atau anggota masyarakat berkaitan dengan kondisi dan kinerja di lingkungan Kejaksaan atas dugaan pelanggaran peraturan kedinasan Kejaksaan maupun berkaitan dengan perilaku Jaksa dan pegawai Kejaksaan di dalam atau di luar kedinasan
    c Memanggil dan meminta keterangan kepada Jaksa dan pegawai Kejaksaan sehubungan dengan perilaku dan/atau dugaan pelanggaran peraturan kedinasan Kejaksaan
    d Meminta informasi kepada badan di lingkungan Kejaksaan berkaitan dengan kondisi organisasi, personalia, sarana, dan prasarana
    e Menerima masukan dari masyarakat tentang kondisi organisasi, kelengkapan sarana, dun prasarana serta sumber daya manusia di lingkungan Kejaksaan
    Membuat laporan, rekomendasi, atau saran yang berkaitan dengan perbaikan dan penyempurnaan organisasi serta kondisi lingkungan Kejaksaan, atau penilaian terhadap kinerja dan perilaku Jaksa dan pegawai Kejaksaan kepada Jaksa Agung dan Presiden


    demikian semoga bermanfaat

    ReplyDelete
  5. sesudah p21 apa lagi selanjutnya pak?

    ReplyDelete
  6. cuma mau berbagi dan minta pendapatnya saudara-saudara,
    saya beserta keluarga telah melaporkan kasus penganiayaan dan pengeroyokan pada Juni 2015. Lalu pada Oktober 2015 ini, saya bersama ayah korban mulai mencari kepastian tentang perkara tersebut. kami mulai menghubungi seorang penyidik yang ditunjuk mendampingi perkara, "berkas sudah dilimpahkan ke kejaksaan, kami pihak kepolisian hanya bisa menunggu pemberitahuan selanjutnya" tutur beliau saat kami konfirmasi. karena sudah merasa gerah dengan kasus ini maka saya diajak ayah korban untuk menanyakan sejauh mana kasus ini telah diproses. Di kejaksaan salah satu petugas menyambut dengan baik maksud kami dan menyatakan bahwa perkara sudah p21 sejak 14 september 2015. Beliau pun menyarankan agar kami segera menghubungi peyidik yang udah ditunjuk mendampingi kasus. saat bertemu penyidik tersebut saya langsung bertanya, "pak perkara sudah p21, apakah belum ada pemberitahuan lanjutan untuk p22 nya? beliau menjawab "satu minggu lagi" (jawaban itu didasari dengan jawaban jaksa yang telah dihubungi beliau melalui via telepon).
    pertanyaan kami sebagai orang awam hukum, apakah proses dari p21 menuju p22 itu memang lama? apa yang harus kami lakukan jika tersangka kabur? (TERSANGKA SAMA SEKALI TIDAK DITAHAN)

    ReplyDelete
  7. Yth R. Fahlepi

    terima kasih atas pertanyaannya

    Jika Perkara sudah P21 , biasanya segera pelimpahan Tersangjka dan semua barang buktinya ke kejaksaan.

    jika tersangka kabur, saudara tidak perlu melakukan apa-apa , atau jika saudara mengetahui bahwa tersangka kabur, saudara dapat ,memberikan informasi tersebut kepada penyidik ybs, karena semua itu sudah dalam penanganan aparat penegak hukum yang berwenang. dan akan menjadi tanggung jawab dari penegak hukum Ybs.

    terkait dengan penahanan tersangka, Penyidik akan mendasarkan pada Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) perintah penahanan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dilakukan dalam hal:

    1. adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri,

    2. adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan merusak atau menghilangkan barang bukti

    3. adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan mengulangi tindak pidana.

    jika penyidik memiliki dasar bahwa tersangka tidak masuk dalam 3 kategori yang diatur dalam pasal 21 KUHAP maka Tersangka bisa tidak ditahan.

    Demikian semoga bermanfaat

    ReplyDelete
  8. This comment has been removed by a blog administrator.

    ReplyDelete
  9. Ass.. Pak mhn bantuanx.. sy seorang ibu kandung yg memukuli anak sy dari pernikahan sy yg pertama, krn anak sy umur 12 thn sy dapati pacaran dan ada didlm kamar kost laki pacarx yg usiax sktr 20thn..sy pukul anak sy dan 5 hari kemudian anak sy lapor ke polisi..kejadianx tgl 2 sep 2015 dan dilaporkan tgl 8 sep 2015.. dlm laporan anak sy mngatakan klo sy srg menyksa dan prnah menyulut rokok.. polisi jg membenarkan itu ke media klo sy menyulut rokok pdhl sy tdk berbuat sprti itu.. stlh brkas ke kejaksaan jaksa memulangkan berkas dan sy diperiksa kmbali oleh pnyidik krn dlm hasil visum jaksa mengatakan tdk ada bekas sulutan rokok.,stlh krm akhrx berkasx kmbali lg untk yg ke 2 kalix sktr bln nov kmrn sy ditanya kmbali mumukul bagian yang mana??dan stlh hmpr 2 bln ini kmrn sy dapat khbar klo jaksa akan memangil sy mggu depan katax mau ditahan..mhn bantuan dan pnjelasan dari bpk apakah mekanisme hukum yg sy alami sdh benar???selama ini sy wajib lapor krn msh pnya 2 org dan yg kk umur 8 thn dan yg kcl 3thn..

    ReplyDelete
    Replies
    1. Yth mega jaya

      Terima kasih atas pertanyannya.

      melihat kronologis yang saudari sampaikan, saudari patut diduga melanggar pasal

      Pasal 76C UU 35/2014 tentang Perlindungan anak yang berbunyi:

      Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.

      dan sanksinya ada di Pasal :
      Pasal 80 UU 35/2014:

      (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

      (2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

      (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

      (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya

      jika saudari sudah dipanggil kejaksaan dan akan ditahan berarti perkara saudari di kepolisian sudah dinyatakan Lengkap atau P21.
      terkait pemulangan berkas dari kejaksaan kepada penyidik dikarenakan masih ada data yang belum lengkap dan diminta untuk melengkapinya.

      saran saya saudari bisa menghubungi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk mendapatkan pendampingan dalam proses pemeriksaan di Kejaksaan maupun nantinya di Pengadilan.

      Demikian semoga bermanfaat

      Delete
  10. informasi yang menarik ternyata banyak P nya...seringnya dengar P-19, P-21

    ReplyDelete
  11. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  12. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  13. Mau tanya?? kalau proses P21 BIASA BERJALAN BERAPA? minggu mr.RObby... kalau kasus judii

    ReplyDelete
    Replies
    1. Yth CHEN84

      Perkara yang sudah P21 Biasanya 14 Hari sudah dilimpahkan ke Pengadilan.

      Semoga Bermanfaat

      Delete
  14. Maaf saya mau tanya,saat ini suami saya sedang ditahan dikepolisian,sudah hampir 2bln dan hitungan saya 2hr lagi masuk 60hari,apa yang harus kami lakukan sebagai keluarga,dan apa hak suami saya sebagai tahanan,mohon bantuan penjelasannya. Terima kasih.

    ReplyDelete
  15. Maaf saya mau tanya,saat ini suami saya sedang ditahan dikepolisian,sudah hampir 2bln dan hitungan saya 2hr lagi masuk 60hari,apa yang harus kami lakukan sebagai keluarga,dan apa hak suami saya sebagai tahanan,mohon bantuan penjelasannya. Terima kasih.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Yth Tipucinila Cantik

      Terima kasih atas pertanyaannya dan jawaban saya sudah saudari terima melalui sambungan telepon dengan saya.

      Semoga bermanfaat

      Delete
  16. Pak, saat ini saya mempunyai sebuah masalah hutang piutang dengan perusahaan dengan jumlah nominal yg cukup besar..

    Pada awalnya hutang saya muncul memang karena ulah saya yg memakai uang omset harian yg seharusnya ditransfer secara penuh tapi saya gunakan sebagian.

    contoh omset hari ini mendapatkan 1.450.000
    saya laporkan omset yg didapat sejujur2nya, tanpa dikurangi sedikitpun
    tapi uang yg saya trf, hanya 1.000.000 rupiah, 450 rb tersebut saya gunakan untuk mentransfer uang ke orang tua saya.
    hal itu terjadi secara berkala hingga perusahaan memberitahukan bahwa total hutang saya sudah hampir mencapai 10jt rupiah..

    dan setelah itu uang gajih saya dipotong setiap bulannya untuk mengangsur, karena kebutuhan hidup sayaa tidak tercukupi oleh gajih sya yg telah dipotong, belum lagi harus mentransfer orang tua, kesalahan yg sama kembali saya lakukan hingga hutang saya semakin besar..

    hutang saya sekarang hampir mencapai 60jt rupiah (sebagian besar hutang bukan saya yg pakai, tapi barang hilang yang dilimpahkan ke saya untuk ganti ruginya), dan perusahaan meminta saya untuk segera membayar secepatnya apabila tidak, saya diancam akan segera dilaporkan ke polisi. saya sudah dua kali di ancam karena kesalahan saya ini

    yg pertama, saya diancam harus segera membayar dp sebesar 20jt untuk menangsur kalo tidak ingin dipolisikan, saya harus bersedia dimutasi ke jogja dan harus membayar persyaratan agar bisa pulang dari jogja.

    setelah 3 bulan dijogja saya membayar hutang saya sebesar 9jt dan juga selama saya bekerja tetap rutin mengangsur.. namun mendadak, saya tiba2 disuruh membayar dp lagi sebesar 10 jt, jika tidak saya ancam kembali akan dilaporkan ke pihak kopilisian. dan sekarang saya dikeluarkan dan diberi jangka waktu 3 bulan untuk membayar hutang yg sebagian besar saya tidak merasa menggunakannya.

    saya bingung pak, sekarang saya tidak bekerja.. bagaimana saya bisa membayar hutang saya? dan jika perusahaan melapor ke pihak polisian, apakah bisadisebut sebuah tindak penggelapan?

    Apa yg harus saya lakukan, saya ingin minta sarannya pak.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Yth Rima S Rahayu
      Terima kasih Atas pertanyaannya

      Jika melihat kronologis yg saudari tuliskan dan saudari memang mengakui bahwa sebagian uang tersebut saudari gunakan utk kepentingan pribadi, maka saudari bisa dilaporkan dg dugaan penggelapan.

      coba saudari tanyakan ke pihak perusahaan yag menangani masalah ini terkait total uang yang dianggap perusahaan digunakan saudari. dan berapa rincian angsuran yang sudah saudari bayarkan ke perusahaan. seharusnya saat saudari mengangsur sudah tentu memiliki kuitansi penyerahan uang tsb yang nantinya dpt digunakan sebagai alat bukti saudari.
      jika sudah dpt diketahui selisih nominal yang msh menjadi kewajiban saudari yg hrs dibayarkan, buat perjanjian tertulis dengan perusahaan, agar dikemudian hari perusahaan tidak berubah kebijakan terkait kekurangan uang yg hrs dibayar saudari.

      demikian semoga bermanfaat.

      Delete
    2. Terima kasih banyak atas jawabannya pak.

      Tapi apakah bisa dikatakan penggelapan jika pada saat transfer uang dengan jumlah nominal yg kurang dari laporann seharusnya, tetapi saya sendiri menulis keterangan cashbon setiap melakukan transfer dengan nominal yg kurang. Dan perusahaan pun mengetahuinya, dan potongan selalu dilakukan rutin setiap gajian untuk membayar uang yang sudah saya gunakan.

      Bukankah penggelapan itu jika saya memakai uang perusahaan tanpa sepengetahuan pihak perusahaan, dan gaji saya tetap utuh, uang perusahaan saya pakai. tapi dalam kasus ini, perusahaan tahu, dan pada awalnya membiarkan namun setelah membengkak tiba2 seperti ini masalahnya.

      Saya kurang begitu paham soal hukum, maka dari itu saya tanyakan disini. terima kasih banyak mau menyempatkan waktu bapak yg padat untuk membalas komentar saya.

      Delete
    3. jika sudah ada keterangan cash bon dan itu diketahui pihak perusahaan pada dasarnya sudah msk ranah utang piutang. akan tetapi kembali lagi dari pihak perusaahaan tersebut dalam memproses ke ranah hukum tersebut.
      jika saudari domisili masih di jogja, saudari bisa langsung ketemu dengan kami yang dalam beberapa hari ini sedang berada di jogja. silahkan call/ WA di nomor yang tercantum di Blog ini.

      demikian semoga bermanfaat

      Delete
  17. Terima kasih banyak atas tawarannya pak Robby. saya juga sangat ingin bisa langsung mengobrol lebih lanjut tentang hukum dengan yang ahli. tapi sangat disayangkan saya sudah tidak dijogja sekarang.

    Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk jawaban pak robby yg sudah diberikan. dan jika diperkenankan saya boleh meminta izin untuk menghapus komentar saya? saya sangat menghargai jawaban yg sudah diberikan, dan jawaban pun sudah saya terima. selanjutnya, jika diizinkan. saya akan menghapus komentar pertama saya. atau Pak robby sendiri mungkin bersedia untuk menghapus nya.

    ReplyDelete
  18. Pak mau nanya,
    Apa arti dari p13 pak (usul penghentian penyelidikan),
    Siapakah yang melakukan usul penghentian penyelidikan tersebut ? Apakah tersangka?
    Mohon sekali jawabannya pak

    ReplyDelete
  19. siang pak. saya mau tanya. saat ini saya bekerja di salah satu koperasi karyawan sebuah PT. Sekitar Tahun 2012 ketua koperasi mengajukan pinjaman di Bank untuk anggota koperasinya. namun ada 2 orang anggota yg tidak jadi meminjam tapi tetap diajukan ke Bank. Dan uangnya dipakai oleh AE Bank tsb dengan persetujuan ketua koperasi dan dengan perjanjian akan mencicil setiap bulannya seperti anggota koperasi lainnya. singkat cerita si AE ini mengundurkan diri dari Bank tsb. Si ketua pun sudah digantikan oleh yg lain karna setiap 3 tahun memang diadakan pemilihan pengurus baru. oleh si Ketua yg baru inilah semua cerita tentang AE yg pakai uang pinjaman Bank terkuak. dan ternyata AE ini tdk pernah mencicil hutangnya sedangkan koperasi setiap bulannya membayar ke Bank karna perjanjian nya memang antara koperasi dgn Bank. yg saya ingin tanyakan adalah, bisakah si Ketua lama yg harus bertanggung jawab akan kerugian koperasi ? lalu jika kami ingin meneruskan permasalahan ini ke ranah hukum bagaimana proses nya dan akan dikenakan pasal berapa ?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Yth Dessy Harianti

      Terima kasih atas pertanyaannya

      melihat kronologis yang saudari tuliskan unsur pidana sebenarnya sudah muncul bahwa AE atas persetujuan Ketua Koperasi yang lama, telah menggunakan uang pinjaman yang seharusnya digunakan utk kepentingan koperasi , digunakan utk kepentingan pribadi yang melibatkan ketua koperasi dan merugikan koperasi.

      baik AE maupun Ketua Koperasi yang lama bisa dimintai pertanggung jawaban baik pidana maupun perdata.

      Demikian semoga bermanfaat

      Delete
    2. terkait pasal yang dikenakan pada pidana , patut diduga melanggar pasal 372 KUHP. Yang termasuk penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya) di mana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan itu terjadi secara sah.

      Delete
    3. tapi itu bukan termasuk hutang piutang ya pak ? karna Ketua Koperasi yg lama selalu menyatakan kalau itu hutang piutang. Padahal sebelum masalah ini dibongkar oleh Ketua yg baru, Ketua lama tidak memberitahu baik ke Ketua yg baru maupun ke Anggota Koperasi yg namanya dipinjam untuk pencairan dana tsb.

      Delete