Wednesday, August 8, 2012

AKIBAT HUKUM JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN


Oleh : Robby Andrian, SH

                Bismillahirahanirrahim. Saat ini maraknya lembaga pembiayaan (Finance) yang menyelenggarakan pembiayaan bagi konsumen (consumer finance) . Lembaga Pembiayaan tersebut menyediakan barang bergerak yang diminta konsumen salah satunya berupa kendaraan bermotor . tidak sedikit perusahaan-perusahaan lembaga pembiayaan yang menawarkan segala bentuk promosinya baik dalam bentuk hadiah langsung yang bisa dibawa maupun dengan uang muka yang sangat rendah demi untuk mendapatkan konsumen. Bahkan mereka menawarkan bonus yang tinggi bagi yang bisa membawa konsumen untuk membeli kendaraan melalui lembaga pembiayaan tersebut. Dan dasar dari lembaga Pembiayaan dalam melakukan transaksi dengan konsumennya adalah dengan menggunakan perjanjian secara tertulis yang mengikutkan adanya jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia.

Sebelum kami lanjutkan, maka kami jelaskan terlebih dahulu secara sederhana apa yang dimaksud dengan Perjanjian Fidusia . Perjanjian fidusia adalah perjanjian hutang piutang kreditor kepada debitor yang dalam hal ini Perusahaan Pembiayaan kepada konsumen yang mengikutkan adanya jaminan. Dan Jaminan tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan perusahaan Pembiayaan.

Pada umumnya perusahaan atau lembaga pembiayaan didalam melaksanakan penjualan atas barang bergerak tersebut kepada konsumen dengan menggunakan perjanjian yang mengikutkan adanya jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia berupa Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), akan tetapi ternyata dalam prakteknya banyak dari perjanjian yang dibuat oleh perusahaan tersebut tidak dibuat dalam Akta Notariil (Akta Notaris) dan  tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia untuk mendapat sertifikat  Akta yang memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”  walaupun secara tertulis lembaga pembiayaan tersebut dalam melakukan perjanjian pembiayaan mencantumkan kata-kata dijaminkan secara fidusia

berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF), jaminan fidusia baru lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.

 Pasal 15 ayat (1) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia : “Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADlLAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".

 Pasal 15 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia : “Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Pasal 15  ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia : “Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.”

Melihat ketentuan diatas sebenarnya jika kreditur dalam hal ini Perusahaan Pembiayaan tersebut membuat Perjanjian ke dalam Akta Notariil (Akta Notaris) dan   didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia maka akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia yang memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Yang Dengan sertifikat jaminan fidusia itulah kreditur/penerima fidusia secara serta merta mempunyai hak eksekusi langsung (parate executie) tanpa memerlukan putusan Pengadilan karena Kekuatan hukum sertifikat tersebut sama dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Setelah mengetahui dasar dan ketentuan tersebut diatas , akibat hukum dari perjanjian Fidusia yang dibuat tanpa menggunakan bentuk Akta Notariil dan tidak didaftarkan, maka Perjanjian dengan jaminan Fidusia tersebut hanyalah berupa Akta dibawah tangan yang tidak mempunyai kekuatan eksekutorial untuk mengeksekusi langsung barang yang ada dalam penguasaan konsumen.
permasalahan yang muncul adalah ketika konsumen tidak membayar angsuran dalam beberapa waktu tertentu atau tidak melunasinya maka Pihak Perusahaan Pembiayaan tidak dapat secara serta merta mengeksekusi secara langsung. Proses eksekusi harus dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri melalui proses hukum acara perdata hingga putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Dan hal itu memerlukan waktu yang lama. Padahal Faktanya Ada dari beberapa diantara konsumen memang benar-benar melakukan pembayaran sampai dengan lunas  namun ada juga konsumen yang tidak bisa melunasinya. 

Pada Prakteknya dalam mengatasi permasalahan yang timbul seperti tersebut diatas , perusahaan pembiayaan biasanya menggunakan jasa Debt Collector (DC)/Tukang Tagih untuk mengambil baik secara paksa maupun secara baik-baik kendaraan dari tangan konsumen yang tidak melunasi kewajibannya membayar hutang/ cicilan angsuran tersebut. dan kebanyakan di lapangan para Debt Collector mengawasi  tiap-tiap kendaraan yang melintas pada ruas-ruas jalan tertentu dengan membawa sebuah buku yang berisi nomor Kendaraan (Plat Nomor) tertentu, ketika kendaraan yang dimaksud melintas langsung dikejar dan diberhentikan paksa, dan pengguna kendaraan itu juga biasanya dipaksa untuk menandatangani berita acara penyerahan kendaraannya kepada Debt Collector tersebut. Dan menghimbau kepada pemakai kendaraan itu untuk menyelesaikan di kantor Pembiayaan yang bersangkutan. Sebagian dari masyarakat yang kurang memahami perbuatan melawan hukum tersebut biasanya timbul rasa takut dan dengan terpaksa menyerahkan kendaraan tersebut dan menandatangani berkas yang disodorkan kepadanya.

Lebih jauhnya berdasarkan peraturan yang berlaku maka, Perbuatan para Debt Collector yang mengatasnamakan perusahaan pembiayaan terkait dalam mengeksekusi benda jaminan fidusia yang tidak didaftarkan tersebut adalah merupakan tindak pidana. Baik perusahaan Pembiayaan maupun Debt Collector yang digunakan jasanya tidak berhak mengeksekusi barang tersebut secara langsung tanpa adanya putusan Pengadila yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Perbuatan tersebut melanggar Pasal 368 KUHPidana tersebut berbunyi : 

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Menurut R. Soesilo menjelaskan pasal tersebut dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal dan menamakan perbuatan dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP sebagai pemerasan dengan kekerasan yang mana pemerasnya:
1.      Memaksa orang lain;
2.      Untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau membuat utang atau menghapuskan piutang;
3.      Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
4.      Memaksanya dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan

Bagi korban dari tindakan sewenang-wenang tersebut diatas dapat langsung melaporkan ke Kantor kepolisian Republik Indonesia terdekat.

Hal itu menjadi peringatan bagi Perusahaan Pembiayaan yang tidak mendaftarkan perjanjian Fidusia tersebut ke Kantor pendaftaran Fidusia. Dan bagi sebagian dari Debt Collector yang belum memahami permasalahan yang bakal timbul akibat dari perbuatannya bisa berpikir dua kali untuk melakukan tindakan tersebut diatas. Karena jika memang terjadi adanya laporan dari pihak korban, kebanyakan Perusahaan Pembiayaan tidak bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan para Debt Collector tersebut. Hal itu berakibat merugikan bagi Debt Collector itu sendiri.

Demikian yang bisa kami sampaikan sejauh yang kami ketahui, tulisan ini hanya bersifat informasi untuk tujuan berbagi Pengetahuan dan pendidikan bagi rekan-rekan semuanya, semoga bermanfaat.

109 comments:

  1. Bagaimana jika penarikan oleh dept colector tanpa adanya sertifikat jaminan fidusia dilakukn dgn cara baik&sopan tdk adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasn sbgmn dimaksud dlm Pasal 368?

    ReplyDelete
    Replies
    1. penarikan oleh siapapun yang mendapat kuasa langsung dari kreditor, jika dilakukan dengan sebagaimana yang anda kemukakan, dan pihak yang menguasai barang fidusia tersebut secara sukarela menyerahkan, maka tidak ada permasalahan

      Delete
  2. Bagaimana jika jaminan fidusia sudah dibuat dengan akta notariil, akan tetapi perusahaan pembiayaan tidak mendaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia, apa akibat hukumnya ?? apakah apabila terjadi sesuatu katakanlah terjadi wanprestasi, kalau belum didaftarkan apakah perusahaan pembiayaan dapat mengeksekusi sendiri tanpa putusan pengadilan ?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Jaminan fidusia yang dibuat dengan akta notariil sekalipun akan tetapi tidak didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia maka tidak memiliki kekuatan eksekutorial. jika debitur wanprestasi maka kreditur hanya dapat mengeksekusi melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

      Delete
  3. sebagaimana yang saya tahu adalah pendaftaran fidusia adalah untuk memenuhi asas publisitas. Apakah ada akibat lain yg ditimbulkan, misal akta notariil terdegradasi menjadi akta bawah tangan atau hilang kekuatan eksekutorialnya ?? kalau bisa minta dasar hukumnya jg ya pa robby.

    -terima kasih sebelumnya-

    ReplyDelete
    Replies
    1. Pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia diatur Pasal 5 UUJF (UU no.42 Tahun 1999) yaitu:
      (1) Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia;
      (2) Terhadap pembuatan Akta jaminan fidusia dikenakan biaya yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

      Pendaftaran Jaminan Fidusia
      Pasal 11 UUJF
      (1) Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.
      (2) Dalam hal Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada di luar wilayah negara
      Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku.

      akta notariil selamanya akan menjadi akta notariil yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna kecuali ada yang dapat membuktikan sebaliknya, jadi tidak bisa menjadi akta dibawah tangan.

      Delete
  4. kalau perusahaan leasing tidak mendaftarkan jaminan fidusia, bisakah perusahaan tersebut kita laporkan sebagai penggelapan uang negara ? karena telah melanggar PP No. 38 thn 2009.

    ReplyDelete
  5. Yth Eddy Yusuf, terkait dengan pertanyaan saudara adalah jika perusahaan leasing didalam pengikatan perjanjiannya kepada konsumen (debitur) terdapat biaya pendaftaran fidusia yang itu dibebankan kepada konsumen akan tetapi oleh perusahaan leasing tidak didaftarkan yang berarti tidak membayar PNBP atas pendaftaran fidusia tersebut, maka perusahaan leasing tersebut dapat diduga telah melakukan perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara.

    berbeda halnya jika perusahaan leasing didalam pengikatan fidusianya secara dibawah tangan (tidak notariil), dan tidak ada biaya pendaftaran fidusia yang dibebankan kepada konsumen (debitur) , maka tidak ada indikasi perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara, hanya saja perusahaan leasing tersebut telah melanggar ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.

    demikian semoga bermanfaat

    ReplyDelete
    Replies
    1. trims ats pencerahannya...
      ada lg yang mau saya tanyakan.
      1. klu kita melaporkan suatu kasus pada kejaksaan, adakah UU kejaksaan RI yg mengatur batas waktu penyelesaian suatu perkara ? kemana kita melaporkan oknum pegawai kejaksaan yg melalaikan tugas ? wajibkah kejaksaan memberitahu perkembangan pengaduan kita ? ( kalau dikepolisian SP2HP ) ?
      2. bagaimana cara kita untuk mengetahui kasus yg kita laporkan ke OJK (otoritas jasa keuangan), ditanggapi mereka atau tidak ?
      3. apa dampak dari perusahaan tersebut bila melanggar PMK 130/PMK.010/2012 ?
      trims sblmnya....
      ( ini kasus yang sekarang sedang saya alami )

      Delete
    2. terima kasih atas pertanyaannya
      - bahwa didalam UU kejaksaan RI tidak mengatur mengenai batas waktu penyelesaian perkara, akan tetapi untuk teknis perihal Pelaksanaan Tugas Pra Penuntutan, dapat saudara lihat di Surat Edaran JAMPIDUM B- 401 /E/9/93

      - terkait laporan oknum kejaksaan yang nakal atau melalaikan tugasnya dapat saudara melaporkan melalui Pos Pelayanan Hukum & Pos Pengaduan Masyarakat (PPH&PPM) yang ada di masing-masing kantor Kejaksaan (pusat dan daerah), maupun melalui layanan pengaduan yang tersedia di www.kejaksaan.go.id dan unit layanan Aplikasi LAPOR UKP4

      - Menurut Pasal 4 PMK No. 130/PMK.010/2012 perusahaan multifinance yang melanggar akan dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa:

      a. peringatan;
      b. pembekuan kegiatan usaha; atau
      c. pencabutan izin usaha.

      Sanksi peringatan diberikan secara tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing 60 (enam puluh) hari kalender.

      Bila ternyata sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi peringatan Perusahaan Pembiayaan telah memenuhi ketentuan maka Menteri Keuangan dapat mencabut sanksi peringatan.

      demikian semoga bermanfaat

      Delete
  6. Numpang tanya pa robby....apkah pihak lesing bisa melaporkan konsumen kredit dlm kasus penggelapan yg mana... konsumen tersebut telah menghilangkan obyek kendraan yg di kreditny... sedangkan pihak lesing tdk mendaftarkan ke kantor fidusia atau tdk memiliki sertifikat fidusia... mhn sekali jwban n pencerahannya

    ReplyDelete
    Replies
    1. 1. pada dasarnya ketika pemegang fidusia melaporkan kepada kepolisian terkait adanya pengalihan obyek fidusia bukan merupakan pelaporan penggelapan sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP, akan tetapi merupakan pelanggaran dari pasal 36 UUJF dan itupun pasal 36 UUJF tsb melekat sepanjang fidusia tersebut didaftarkan.

      2. perjanjian fidusia tersebut masuk kedalam ranah hukum perdata. sehingga ketentuan pidana yang berlaku mengikat adalah ketika fidusia tersebut didaftarkan. jika tidak didaftarkan pihak leasing hanya bisa melakukan penyelesaian melalui gugatan di pengadilan.

      3. perjanjian fidusia yg tidak didaftarkan tidak dapat diproses dalam laporan pidana penggelapan .

      demikian semoga bermanfaat

      Delete
    2. Trimksih atas pencerahannya...dan ad satu lg yg akan sy tanyan. Kronologinya sprti dbwah ini

      Teman sy membeli mobil dg cara kredit.sblum kreditny slsai mobil tsb di operalihkan tnp memberitahu pihak bank,dan ternyata cicilan mobil tsb tdk dibayar oleh orang yg menerima oper alih tsb dan ternyata mobil tsb tdk di daftarkan kekantor perjanjian fidusia...
      Yg ingin sy tanyakan apakah tmn sy tsb bisa dituntut secara pidana oleh pihak bank...bila bisa UU apa yg akan digunakan oleh polisi unt menuntut tmn sy tsb...dan apkah sepenerima oper alih tsb bisa dipidakan oleh tmn sy..bila bisa dilaporkan dg UU ap.... dan seandainy mobil tsb sudah didaftarkan apkah tman sy tsb bisa dipinakan oleh bank

      Mhn jwbanny brkut dasar UU ny. mksih

      Delete
  7. Pak Robby, apa memang perusahan pembiayan bisa lepas dari tanggungjawab atas eksekusi tanpa fidusia, dan beban pidananya hanya kepada Debt Collector?

    kaitannya dengan pasal 32-35 UUJF, apa perusahaannya tidak bisa di pidana dengan eksekusi oleh Debt Co itu?

    mohon jawaban dan pencerahannya Pak Robby. kasus sedang dialami dan baru dilaporkan, sedang dalam penyelidikan polisi

    ReplyDelete
    Replies
    1. terima kasih atas pertanyaan saudara.
      ada beberapa hal penting yang harus diketahui :
      1. debt coll ketika melakukan pengambilan jaminan fidusia ( tanpa didaftarkan) apakah menanda tangani surat kuasa khusus yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan ?
      jika iya, apakah didalamnya memuat pengalihan resiko akibat hukum atas pengambilan benda fidusia tersebut ? jika ada maka tanggung jawab secara pidana ada pada perusahaan yang serta merta ikut bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh debt coll nya
      akan tetapi jika didalam surat kuasa khusus tersebut tercantum klausul melakukan segala sesuatu yang untuk kepentingan pemberi kuasa menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yg berlaku, maka resiko ada pada debt coll. ini terkait dengan debt coll dari pihak ketiga diluar perusahaan.

      2. lain halnya jika debt coll tersebut merupakan karyawan dari perusahaan ybs, maka dia bertindak atas dasar surat perintah atau SK dari perusahaan yang secara otomatis segala sesuatu terkait hal-hal yang dilakukan oleh debt coll tsb menjadi tanggung jawab perusahaan.

      demikian , harus jeli didalam menerima tugas dari perusahaan terkait pengambilan jaminan fidusia apa lagi yang tidak ddaftarkan.

      terkait ketentuan pidana sebagaimana dalam pasal-pasal didalam UUJF hanya berlaku mengikat sepanjang jaminan fidusia tersebut didaftarkan, dan mengenai pertanggung jawaban secara pidana apakah oleh debt coll maupun perusahaan ybs kembali dilihat pada penjelasan diatas tadi.

      demikian, semoga bermanfaat

      Delete
  8. Trimksih atas pencerahannya...dan ad satu lg yg akan sy tanyan. Kronologinya sprti dbwah iniTeman sy membeli mobil dg cara kredit.sblum kreditny slsai mobil tsb di operalihkan tnp memberitahu pihak bank,dan ternyata cicilan mobil tsb tdk dibayar oleh orang yg menerima oper alih tsb dan ternyata mobil tsb tdk di daftarkan kekantor perjanjian fidusia... Yg ingin sy tanyakan apakah tmn sy tsb bisa dituntut secara pidana oleh pihak bank...bila bisa UU apa yg akan digunakan oleh polisi unt menuntut tmn sy tsb...dan apkah sepenerima oper alih tsb bisa dipidakan oleh tmn sy..bila bisa dilaporkan dg UU ap.... dan seandainy mobil tsb sudah didaftarkan apkah tman sy tsb bisa dipinakan oleh bankMhn jwbanny brkut dasar UU ny. mksih

    ReplyDelete
  9. maaf pak roby merepotkan lg, ada yg ingin saya tanyakan
    1. kalau kita melaporkan leasing pada kejaksaan negeri melalui surat, karna leasing tersebut melanggar PP No. 38 thn 2009 (terindikasi merugikan negera), wajibkah kejaksaan membalas surat saya tersebut untk menjelaskan hasil dari penyelidikan ? karena waktu saya melayangkan surat ke kejaksaan, pihak kejaksaan terlihat sibuk mendatangi kantor leasing tersebut, tetapi setelah itu mereka terlihat menutup nutupi masalah ini, dan dugaan saya bahwa pihak kejaksaan sudah berpihak pada leasing tersebut sama halnya dengan pihak polres.
    2. dapatkah kita melaporkan pihak polres karena barang bukti berupa sepeda motor merk scopy akan mengalami kerusakan ? karena barang bukti tersebut diletakkan ditempat terbuka (lapangan kantor polres) tanpa terlindung dari hujan dan panas, selama lebih dari 4 bulan.
    perlu pak roby ketahui bahwa saya sudah mengajukan pinjam pakai barang bukti kepada pihak polres, tapi ditolak dengan alasan mereka tidak bisa mengabulkan permintaan saya takut nanti dituntut pihak leasing, begitu menurut keterangan kanit pidumnya kepada adik saya (kebetulan pada saat itu adik saya bertemu kanit pidumnya).
    dan kasus saya ini sudah berjalan hampir 6 bulan lamanya tanpa ada tindak lanjut dari polres maupun kejaksaan.
    terima kasih sebelumnya atas pencerahannya...

    ReplyDelete
    Replies
    1. 1. jika saudara merasa ada permainan antara pihak leasing dengan kejaksaan setempat, saudara bisa mengirimkan surat ke kejaksaan tinggi diwilayah kejaksaan negeri tersebut berada atau langsung kirimkan email ke web kejaksaan sebagaimana pernah saya tuliskan di atas.

      2. Berikut ini adalah prosedur pinjam pakai barang bukti oleh pemilik yang diatur dalam Pasal 23 Perkap No. 10 Tahun 2010:

      (1). Barang bukti yang disita dan disimpan di tempat khusus hanya dapat dipinjampakaikan kepada pemilik atau pihak yang berhak.

      (2). Prosedur pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:

      a. pemilik atau pihak yang berhak mengajukan permohonan kepada atasan penyidik;

      b. atasan penyidik melakukan penilaian dan pertimbangan untuk menolak atau mengabulkan permohonan tersebut; dan

      c. setelah permohonan dikabulkan, atasan penyidik membuat rekomendasi kepada Ketua PPBB (Pejabat Pengelola Barang Bukti).

      (3) Atasan penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

      a. para Direktur Bareskrim Polri, Direktur Polair Polri dan Direktur Lalu Lintas Polri pada tingkat Mabes Polri;

      b. para Direktur Reskrim/Narkoba/Polair/Lantas pada tingkat Polda;

      c. para Kapolwil/Kapolwiltabes pada tingkat Polwil/Polwiltabes;

      d. para Kapoltabes/Kapolres/tro/ta pada tingkat Poltabes/Polres/tro/ta; dan

      e. para Kapolres/tro/ta tingkat Polsek/tro/ta.

      (4) Penilaian dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, didasarkan atas:

      a. bukti kepemilikan barang bukti yang sah;

      b. kesediaan untuk merawat dan tidak mengubah bentuk, wujud, dan warna barang bukti;

      c. kesediaan untuk menghadirkan barang bukti bila diperlukan sewaktu-waktu; dan

      d. kesediaan untuk tidak memindahtangankan barang bukti kepada pihak lain.”

      jika saudara merasa bahwa kasus ini tidak ada tindak lanjutnya di polres ybs, saudara dapat melaporkan ke divisi Propam baik yang ada di Polres Ybs, maupun di Polda di wilayah Polres tersebut berada, atau juga bisa melalui http://www.propam.polri.go.id/ berikut melaporkannya juga kepada (Kompolnas) dimana Kompolnas sebagai lembaga pengawas eksternal kepolisian RI

      demikian semoga bermanfaat

      Delete
  10. Pembayaran angsuran kendaraan bermotor saya sdah lunas..tpi masalah kemudian muncul krn dendanya sangat banyak,sdah bbrapa kali dtangi kantornya minta keringanan dgn brbgai alasan tetap tdk bisa..pertanyaan saya..apa hukum yg bisa memberatkan untuk di sangkakan bagi pihak leasing..?trm's.

    ReplyDelete
    Replies
    1. terima kasih atas pertanyaan saudara Supianto Appanang

      pada dasarnya pembayaran angsuran kredit kendaraan bermotor saudara didasarkan pada Perjanjian Tertulis yang saudara tanda tangani. dimana menurut ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata. " Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." jadi didalam perjanjian tertulis tersebut seharusnya sudah diatur mengenai kewajiban atas pokok, bunga dan denda jika ada keterlambatan.
      yang denda tersebut besarannya disebutkan secara jelas dalam perjanjian tersebut.

      terkait perntanyaan saudara jika saudara sudah membayar lunas akan tetapi muncul denda-denda yang itu sudah tercantum dalam perjanjian tertulis tersebut maka saudara wajib membayarnya walaupun besarannya bisa di negosiasikan lagi dengan pihak leasing.

      akan tetapi jika denda denda tersebut muncul diluar atas apa yang tertulis didalam perjanjian tersebut, saudara tidak wajib membayarnya. karena denda2 tersebut tidak pernah diperjanjikan.
      terkait perbuatan tersebut, leasing telah melanggar UU Perlindungan Konsumen UU No.8 Tahun 1999,
      hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa; hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan sebagainya.

      demikian semoga bermanfaat

      Delete
  11. selamat siang pak roby...
    maaf bila saya selalu merepotkan bpk, ada yg ingin saya tanyakan lg
    bisakah saya mempraperadilankan pihak polres, dengan alasan :
    1. selama 20 hari laporan kmi tidak ditindak lanjuti.
    tanda bukti laporan kmi tertanggal 18 feb 2014, sedangkan saya sebagai saksi baru dimintai keterangan pada tanggal 10 maret 2014 ( itupun setelah kmi membuat surat ke KAPOLRES mempertanyakan laporan kmi ), dan baru disusul oleh saksi-saksi yg lainnya.
    2. selama 7 bulan kasus saya ini, baru 2 kali SP2HP yang kami terima, yg pertama bernomor : B/43/III/2014 tertanggal 07 maret 2014, dan kedua bernomor : B/43.a/IV/2014/satreskrim tertanggal 04 Juni 2014.
    3. pada SP2HP yg kedua ( tgl 04 juni 2014 ), pihak polres menyatakan : "telah melakukan pemanggilan terhadap saksi....... sebanyak 2 kali namun belum memenuhi panggilan pemeriksa, dan selanjutnya akan menerbitkan Surat Perintah untuk membawa saksi", tetapi sampai saat ini saksi tersebut blm juga dibawa ke POLRES, dan saya mempunyai bukti berupa absen terlapor bahwa pada tanggal 10 sept 2014, terlapor msh bekerja pada perusahaan tersebut.
    4. dan kasus kami ini sudah berjalan selama 7 bulan, tetapi terlapor belum dimintai keterangan.

    demikian pertanyaan saya, saya ucapkan terima kasih dan mohon pencerahannya.

    ReplyDelete
  12. Terima kasih atas pertanyaannya saudara eddy yusuf.
    sebelum membahas terkait pertanyaan saudara berikut fakta hukum yang dipaparkan saudara diatas, terlebih dahulu perlu diketahui mengenai PraPeradilan , yaitu :

    Praperadilan diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), khususnya Pasal 1 angka 10, Pasal 77 s/d Pasal 83, Pasal 95 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 97 ayat (3), dan Pasal 124. Adapun yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP adalah:


    Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

    a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;

    b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

    selanjutnya terkait permasalahan saudara diatas adalah proses penyidikan yang sedang berlangsung oleh pihak Polres terkait dengan pelaporan saudara tersebut tidak dapat menjadi objek praperadilan.

    karena Penyidikan tersebut masih berlangsung (walaupun penanganannya lama ) belum dihentikan oleh Kepolisian dengan mengeluarkan SP3 ( Surat Perintah Penghentian penyidikan ).

    yang bisa saudara lakukan dalam permasalahan tersebut adalah, saudara bisa mendesak pihak Kepolisian untuk segera memproses laporan tersebut hingga dikeluarkannya SPDP ( Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) oleh kepolisian jika memang ditemukan minimal 2 alat bukti yang cukup, atau mendesak kepolisian jika memang kurang alat bukti, kepolisian diminta mengeluarkan SP3 yang itu dapat saudara gunakan sebagai objek mengajukan Praperadilan pihak Kepolisian tersebut.


    demikian semoga bemanfaat

    ReplyDelete
    Replies
    1. selamat malam pak robby....
      maaf kalau saya selalu merepotkan bpk.
      permasalahan saya tempo hari sudah saya laporkan kepihak POLDA, dan 2 hari yang lalu Kasat Reskrim menelpon saya, saya disuruhnya untuk mengajukan surat pinjam pakai barang bukti, padahal 3 bln dari kejadian tersebut tepatnya bulan mei kami sdh mengajukan surat permohonan pinjam BB, tetapi tidak disetujui oleh kanit PIDUMnya dgn alasan mereka takut dituntut oleh pihak perusahaan.
      yang menjadi permasalahan saya sekarang, barang bukti berupa sepeda motor tersebut tidak bisa hidup lagi dan catnya menjadi buram, dan saya tidak jadi membawa pulang motor tersebut karena sudah rusak, wajar kalau jadi rusak karena sdh 9 bln sejak disita oleh pihak polres BB tersebut diletakkan dilapangan terbuka tanpa terlindung dari hujan dan panas.
      yang menjadi pertanyaan saya, bisakah saya melaporkan pihak polres tersebut karena barang bukti milik kami menjadi rusak ???
      atas pencerahannya saya ucapkan terima kasih.

      Delete
  13. Permisi pak, numpang tanya :

    1. Sebagaimana penjelasan saudara, apa memang bisa perbuatan debt kolektor tersebut dikategorikan perbuatan pidana perampasan / pemerasan dan pengancaman (Pasal 368 KUHP) sedangkan di PMK 130 tahun 2012 sudah diatur di Pasal 3 bahwa perusahaan pembiayaan tidak bisa melakukan penarikan tanpa disertai sertifikat jaminan fidusia, kemudian di Pasal 5 ayat (1) diatur lagi bahwa perusahaan pembiayaan yang melanggar pasal tersebut dikenakan sanksi administratif, dan tidak diatur mengenai sanksi pidana. Sedangkan para debt kolektor tersebut melakukan penarikan berdasarkan surat kuasa dari perusahaan atau bisa dikatakan bahwa perbuatan dari debt kolektor tersebut merupakan perbuatan yang mewakili perusahaan. Mohon saran dan masukannya pak.

    2. Seperti yang kita ketahui bahwa masih banyak debitur yang tidak memahami / mengetahui tentang UU Fidusia, sehingga masih banyak debitur yang menjual / mengalihkan obyek jaminan fidusia tanpa ijin tertulis / alih kontrak dengan perjanjian bahwa angsuran atas kendaraan tersebut akan dibayarkan oleh orang yang membeli kendaraan tersebut (lanjut kredit). Yang ingin saya tanyakan, apakah perbuatan pihak ketiga tersebut bisa dikategorikan sebagai penipuan dan apakah debitur bisa melaporkan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana penipuan atau tidak?

    Makasih atas saran dan pendapatnya, sukses selalu

    ReplyDelete
    Replies
    1. Yth Afri Andew

      sebelumnya Terima kasih atas pertanyaan saudara, saya akan memberikan penjelasan atas pertanyaan saudara.

      1. bahwa benar perbuatan debt kolektor tersebut dikategorikan perbuatan pidana perampasan / pemerasan dan pengancaman (Pasal 368 KUHP)
      kaitannya dalam Pasal 2 PMK 130 tahun 2012 , menurut Kepala Eksekutif Industri Keuangan Non Bank OJK Firdaus Djaelani "Pendaftaran jaminan fidusia bukanlah hal wajib bagi perusahaan multifinance yang menyalurkan pembiayaan untuk kendaraan bermotor," ( https://id.berita.yahoo.com/ojk-pendaftaran-jaminan-fidusia-tidak-wajib-043306891--finance.html)
      karena memang didalam UUJF itu sendiri tidak mengatur tentang adanya kewajiban jaminan Fidusia tersebut didaftarkan.

      2. siapa yang dimaksud pihak ketiga berdasarkan pertanyaan saudara kurang jelas. akan tetapi berdasarkan
      Pasal 36 UU Fidusia :
      “Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000
      (lima puluh juta) rupiah.”
      sehingga pemberi fidusia yang mengalihkan benda jaminan fidusia tersebut tanpa persetujuan tertulis dari pemegang fidusia dapat dipidana berdasarkan pasal 36 UUJF tersebut

      demikian semoga bermanfaat

      Delete
  14. selamat malam pak robby....
    maaf kalau saya selalu merepotkan bpk.
    permasalahan saya tempo hari sudah saya laporkan kepihak POLDA, dan 2 hari yang lalu Kasat Reskrim polres menelpon saya, saya disuruhnya untuk mengajukan surat pinjam pakai barang bukti, padahal 3 bln dari kejadian tersebut tepatnya bulan mei kami sdh mengajukan surat permohonan pinjam BB, tetapi tidak disetujui oleh kanit PIDUMnya dgn alasan mereka takut dituntut oleh pihak perusahaan.
    yang menjadi permasalahan saya sekarang, barang bukti berupa sepeda motor tersebut tidak bisa hidup lagi dan catnya menjadi buram, dan saya tidak jadi membawa pulang motor tersebut karena sudah rusak, wajar kalau jadi rusak karena sdh 9 bln sejak disita oleh pihak polres BB tersebut diletakkan dilapangan terbuka tanpa terlindung dari hujan dan panas.
    yang menjadi pertanyaan saya, bisakah saya melaporkan pihak polres tersebut karena barang bukti milik kami menjadi rusak ??? dan pihak polres melanggar pasal apa saja ?
    atas pencerahannya saya ucapkan terima kasih.

    ReplyDelete
  15. Yth Eddy Yusuf

    terima kasih atas pertanyaannya.

    atas pertanyaan saudara tersebut di atas, saudara bisa cek di

    PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2010
    TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN BARANG BUKTI
    DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

    demikian semoga bermanfaat

    ReplyDelete
  16. Yth Bapak Robby
    saya ingin menanyakan, saya mulai dari awal. saya menggadaikan bpkb kendaraan roda 4 ( bukan pembiayaan mobil baru ) an saya pribadi.untuk penambahan modal usaha, karna mobil tsb tidak di pakai. namun di tengah jalan kendaraan tersebut di gadaikan oleh suami saya ke tetangganya. dan saat kami akan menebus kendaraan ( pembayaran masih lancar hampir 1 thn dari 3 th tenor) tetangga kami di kampung menggadaikan ke orang lain lagi. dan kami kesulitan untuk komunikasi dengan pelaku. kemudian timbulah ide untuk meminta bantuan fihak leasing, BFI Bandung, yang jaringannya ada di mana mana untuk meng eksekusi mobil kami walaupun saat itu kondisi pembayaran masih bagus. keinginan kami hanya setelah unit di sita, kami akan melunasi langsung sisa PH. dan biaya tarik dari lampung ( tempat tetangga kami menggadaikan dan domisili tetangga kami ). tapi fihak BFI meng abaikan, maka kamipun enggan membayar angsuran. sampai akhirnya berjalan 4 bln tunggakan, tiba tiba ada surat dari polsek regol bandung untuk suami saya menghadap sebagai saksi yang tentunya di arahkan menjadi tsk. yang ingin saya tanyakan, suami saya sdh datang memenuhi panggilan, dan sudah meminta bantuan fihak BFI kembali untuk meng eksekusi kendaraan tsb, tapi mereka lebih memilih melalui laporan polsi. dan sudah 3 kali polisi/penyidik sms menanyakan kapan kami bisa menghadirkan unit ke polsek, apakah sekarang tugas polisi juga sebagai eksekutor? apa langkah yang harus kami lakukan, sementara keluarga tetangga kami yg menggadaikan ke orang lain sdh lepas tangan. dan tidak korporatif. apakah fihak leasing tidak mendaftarkan fidusia nya sehingga mereka sampai sekarang belum ada real action, misal menggugat ke PN? apa resiko terburuk apabila masalah ni tidak tuntas juga dengan tetangga di lampung. trima kasih atas bantuannya

    ReplyDelete
    Replies
    1. Yth Rani Yustita

      Terima Kasih atas pertanyaan saudari.
      membaca kronologis yang saudari tuliskan, kronologis tersebut kurang jelas, apakah yang dimaksud saudari menggadaikan BPKB untuk memperoleh pinjaman sejumlah uang ataukah saudari membeli Kendaraan roda 4 secara kredit dengan angsuran , dimana BPKB masih tersimpan pada pihak Leasing ?

      demikian mohon kejelasan sebagaimana yang kami sebutkan diatas.

      Terima Kasih

      Delete
    2. mungkin istilahnya lease back, jadi bpkb saya agunkan untuk memperolah sejumlah dana pak.. bukan pengambilan kendaraan melalui leasing tsb.permasalahan timbulsaat suami menggadaikan mobil tsb, dengan tetangga di lampung (kami tinggal di bandung) terutama setelah kami mengetahui tetangga kami itu menggadaikan kembali unit tsb ke orang lain. dan kami jadi enggan membayar, dengan maksud apabila sdh menunggak 3 bn,maka fihak leasing menyita/meng eksekusi mobil yg di gadaikan tetangga saya tsb.melalui cabang yg di lampung. tetapi BFI bandung enggan dan meng fidusiakan suami saya. terima kasih

      Delete
    3. Yth.Rani Yustita

      terima kasih atas penjelasan kembali kronologisnya.
      kami berikan penjelasan satu persatu dari pertanyaan saudari :
      1. ketika saudari memperoleh pinjaman uang dengan jaminan BPKB kendaraan roda 4 saudari, seharusnya Pihak Kreditur mendaftarkan Jaminan Fidusia atas pengikatan kredit tersebut untuk bisa mengeksekusi secara langsung kendaraan yang kepemilikannya dijadikan sebagai jaminan atas pelunasan utangnya.
      Jika Kreditur tidak mendaftarkan fidusia tersebut, maka kreditur tidak bisa secara langsung mengeksekusi kendaraan tsb, dan Kreditur tidak dapat memproses melalui kepolisian atas tindak pidana sebagaimana dalam pasal 36 UUJF. karena perbuatan Pinjam uang dengan jaminan kendaraan tersebut adalah ranah Perdata.

      2. ketika saudari menggadaikan kendaraan ke tetangga, saudari memiliki bukti penerimaan uang atas barang yang digadaikan, jika pemegang gadai tidak mau mengembalikan dan tidak bertanggung jawab, maka pemegang gadai bisa terancam melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam pasal 372 KUHP

      3. kecil kemungkinan pihak kreditur untuk mengajukan perkara tersebut ke PN, karena barang tersebut merupakan barang bergerak, yang akan sulit jika dilakukan CB (conservatour beslag)/ sita jaminan, karena barang tersebut selalu dapat berpindah tangan, yang berakibat jika nantinya putusan PN dikabulkan maka tidak executeble ( Putusan tidak dapat dieksekusi).

      saran kami, walaupun kendaraan msh berada di tangan orang lain, akan tetapi saudari memiliki kewajiban atas utang saudari kepada kreditur yang wajib dilunasi/ diselesaikan. sehingga jika saudari sudah menyelesaikan permasalahan saudari dengan pihak kreditur , maka saudari bisa kemudian menyelesaikan permasalahan gadai tsb ke tetangga saudari.

      Demikian, semoga bermanfaat.

      Delete
    4. terima kasih atas saran dan penjelasannya. sampai saat ini saya belum bisa menghubungi tetangga saya tsb. dan memang tanggung jawab saya untuk menyelesaikan permasalahan ini. hanya saja, saya dan suami sudah meminta tolong untuk di tarik saja oleh fihak BFI, sehingga mempermudah kami untuk menyelesaikan urusan hanya dengan BFI. tapi permintaan kami dari awal selalu di abaikan, itu yg membuat kami juga enggan membayar angsuran yg seharusnya lancar. setelah fihak BFI membuat LP, tanpa adanya mediasi. saya dan suami semakin enggan, dan kesulitan utama kami yaitu menghubungi tetangga kami.untuk segera mengembalikan unit yang kami anggap sdh tidak penting lagi. kami mempersilahkan fhak BFI untuk eksekusi unit, keberadaannya jelas. cabang tentunya bisa melakukan eksekusi. kami sudah tidak perduli dengan mobil tsb, karna hanya mendatangkan masalah

      Delete
  17. This comment has been removed by a blog administrator.

    ReplyDelete
  18. Yth. Bapak Robby

    Mohon pencerahan Hukum yang menimpa kami saat ini.
    Awalnya saya menolong teman sekantor (A) yg akan kredit mobil dengan menggunakan nama saya beserta istri. DP 60jt dan biaya lainnya si (A) yg menyelesaikan, intinya data kami digunakan untuk kredit mobil tsb. saat angsuran ke 8 mulai macet saya telpon si (A) akhirnya angsuran dibayar si(A) sampai angsuran ke 10.. setelah itu tdk ada pembayaran angsuran lagi. sehingga pihak BCA mengadukan saya ke polisi dgn sangkaan mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan jaminan fidusia. setelah saya selidiki ternyata mobil tsb telah dipindah tangankan oleh si(A) ke si(B) tanpa sepengetahuan kami dan BCA. oleh si(B) mobil tsb digadaikan ke si(C). si(C) lalu menggadaikan ke si(E).

    pertanyaan kami :
    1. Bisakah saya dijerat pasal 35 Jo 36 undang-undang no:42 tentang jaminan fidusia, sementara kami tdk merasa mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan jaminan fidusia...?
    2. Kira-kira saya akan dijerat pasal berapa dan apa hukuman buat saya karena telah membantu si(A) kredit mobil tsb...?
    3. Bisakah saya menuntut si(A) yg telah memindah tangankan mobil tsb...? (krn ybs sudah tidak peduli dgn mobil dan perkara ini)

    Terima kasih atas pencerahan Hukum Pak Robby, semoga menjadi pelajaran yg sangat berharga bagi kami dan pembaca pada umumnya.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Yth Bp.Dwi Agus Utomo

      terima kasih atas pertanyaan Bapak.

      melihat kronologis yang saudara tuliskan , saya akan jawab pertanyaan saudara satu persatu.

      1.Jika Fidusia tersebut didaftarkan, maka saudara bisa terjerat dengan Pasal 36 UUJF (undang-undang no:42 tentang jaminan fidusia) karena secara Formil saudara yang menanda tangani perjanjian pembelian Mobil dengan kredit. sehingga meskipun faktanya rekan saudara yang membeli atau menggunakan mobil tersebut, akan tetapi saudara yang akan dimintakan pertanggung jawaban atas perjanjian tersebut.

      2. saudara diduga telah melanggar Pasal 36 UUJF, yaitu
      Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

      3. apabila saudara dengan si (A) sebelumnya pernah ada perjanjian , Saudara bisa menuntut si (A) baik atas dasar Wanprestasi kepada saudara maupun dengan melaporkan kepada Kepolisian.

      demikian semoga bermanfaat.

      Terima kasih

      Delete
  19. Yth. Bapak Robby..

    Tambahan informasi Pak...
    Mobil tsb masih atas nama orang lain (Z) dan menurut penyidik mobil tersebut milik si(A) sementara si(A) sdh tdk peduli lagi mungkin krn modalnya sdh kembali krn sdh dipindah tangankan ke si(B).
    Saya pernah memohon ke pihak BCA untuk menarik mobil tsb, namun BCA merasa kesulitan, apa mungkin BCA tdk mendaftarkan ke Kantor Fidusia...? saya beserta istri pernah menghadap ke BCA guna melunasi pinjaman tsb namun ditolak oleh BCA dgn alasan BCA hanya menginginkan Mobil tsb kembali.
    mohon pencerahan dr Bapak Robby
    Terima kasih

    ReplyDelete
    Replies
    1. terima kasih atas kelanjutannya

      apabila saudara sudah beritikad baik dengan menghadap ke pihak BCA untuk melunasi pinjaman akan tetapi ditolak.
      saudara bisa minta untuk di mediasikan dengan pimpinan BCA tersebut dengan menunjukkan itikad baik saudara.

      apabila itikad baik saudara tempuh ditolak juga dengan alasan hanya menginginkan mobil tsb kembali, maka saudara bisa meminta bantuan kepada :

      1. lembaga perlindungan konsumen,

      2. Lembaga Bantuan Hukum (LBH)

      3. Advokat

      karena alasan tsb tidak relevan dengan permasalahan yang terjadi.

      demikian Semoga Bermanfaat.

      Delete
  20. Yth. Bapak Robby

    Mohon maaf menambah pertanyaan Pak...
    1. Apakah dengan ancaman pidana penjara 2 th tersebut saya bisa langsung dimasukan penjara oleh penyidik sebelum putusan pengadilan diputuskan...
    2. Apakah tidak ada hukuman / celah hukum buat si(A),(B),(C) dst yg terbukti telah menikmati keuntungan dari mobil tersebut sementara saya tidak sama sekali pernah menikmati atas mobil tsb

    terima kasih atas pencerahan Hukum dari Bapak

    ReplyDelete
    Replies
    1. terima kasih atas lanjutannya

      1. tentu saja melalui proses pengadilan yang panjang , dan saudara persiapkan saja untuk pembelaannya di Pengadilan.

      2. jika saudara memiliki alat bukti yang cukup, saudara bisa laporkan rekan saudara yang menikmati mobil tersebut ke pihak kepolisian.

      demikian semoga bermanfaat

      Delete
  21. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  22. Dear Pak Robby,

    saya hari ini menghadiri mediasi dengan pihak leasing yang ada di Indonesia bertempat di BPSK.

    saya menemukan keganjilan dari mediasi tadi siang, keganjilan tersebut adalah sebagai berikut :
    1. pihak leasing sewaktu saya tanya tentang proses penarikan motor dengan menggunakan DC boleh atau tidak mereka mengatakan boleh.
    2. sewaktu saya tanya tentang akta jaminan fidusia mereka menunjukan akta yang baru dibuat kemarin tertanggal 6 mei 2015 sedangkan perjanjian awal adalah tanggal 27 feb 2011
    3 jika dikaitkan dengan PMK 130 tahun 2012 ayat 3 maka saya tarik garis lurus bahwa pihak leasing tersebut tidak dapat menarik motor ketika tanggal 28 maret 2015 karena tidak memiliki akta fidusia.

    yang ingin saya tanyakan :
    1. apakah pemaparan saya di point 3 keganjilan tersebut sudah benar?
    2. apakah bisa leasing menggunakan jasa DC untuk eksekusi, karena setahu saya yang berhak mengeksekusi adalah pihak juru sita atau jika didaftarkan pada fidusia maka yang berhak adalah pihak penerima fidusia dengan di dampingi oleh pihak berwenang ( dalam hal ini Kepolisian), mohon pencerahan dengan melampirkan dasar hukumnya.

    sebelumnya saya ucapkan terima kasih.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Yth wippo

      terima kasih atas pertanyaannya.

      1. perusahaan leasing tidak dapat menarik motor tanpa adanya sertifikat fidusia ( fidusia yang telah didaftarkan)

      2. jasa DC atau Pihak ketiga biasanya bekerja sama dengan pihak Leasing berdasarkan surat kuasa. dan bisa melakukan penarikan sepeda motor tersebut jika memiliki sertifikat fidusia. akan tetapi jika berpotensi menimbulkan masalah, pihak leasing bisa meminta bantuan kepada Kepolisian setempat untuk melakukan pengamanan berdasarkan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.
      Fidusia yang sudah didaftarkan dan terbit sertifikat fidusia yang memuat irah-irah " demi Keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa" yang artinya telah memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan Pengadilan yang berkekuatan tetap, sehingga jika debitur wanprestasi , pemegang fidusia (keditur) dapat melakukan eksekusi tanpa terlebih dahulu meminta penetapan dari Pengadilan.

      demikian semoga bermanfaat

      Delete
  23. This comment has been removed by a blog administrator.

    ReplyDelete
  24. pak robby, saya mau bertanya. jika ada orang yang meminjam uang dengan jaminan sebuah mobil dan ternyata mobil yang di jaminkan masih kreditan dan tidak pernah di bayar dan mobil itu mau di tarik pihak perusahaan dan uang yg di pinjam belum di kembalikan dan pemilik mobil itu selalu menghindar dari masalah ini. jdi apakah tindakan saya salah kalau menahan mobil agar tidak di ambil sebelum uang yg saya pinjamkan kembali

    ReplyDelete
    Replies
    1. Yth ade rahmat

      Terima kasih atas pertanyaannya .

      sebelumnya saya tidak dapat memberikan pernyataan salah atau benarnya atas tindakan saudara.
      cuma saya akan menjelaskan secara singkat tentang kedudukan hukum masing-masing transaksi yang saudara lakukan dg orang yang pinjam uang , Dan antara Peminjam uang dengan Pihak Kreditur ( Pemberi kredit mobil).

      1. jika melihat dari kedudukan hukumnya , saudara meminjamkan uang dengan jaminan mobil, apakah saudara memiliki Badan usaha yang telah memiliki ijin secara hukum untuk melakukan kegiatan pinjam meminjam uang dengan jaminan atau tidak ? atau kah hanya secara pribadi ?

      2. Kredit Mobil yang dilakukan peminjam uang saudara dengan perusahaan apakah dilakukan dengan perjanjian jual beli dg kredit secara sah atau tidak menurut hukum ?

      3. apakah kredit mobil tersebut dipasang fidusia atau tidak ?

      dan setelah ketiga poin tersebut diatas sudah jelas masing-masing kedudukan hukumnya akan lebih bisa lebih jelas lagi.

      demikian semoga bermanfaat

      Delete
  25. selamat malam pak roby . mohon maaf mengganggu waktunya . sara ingin bertanya mengenai eksekusi fidusia. sebelumnya saya hanya orang awam hukum pak .

    sekitar 8 bulan lalu saya meng kredit motor di salah 1 leasing . sekitar 2 bulan lalu motor daya di tarik oleh debt colector karena saya tidak bisa bayar karena saya belum kerja lagi pak . nah baru saja hari ini menerima surat dari pos yang menyatakan di suratnya .

    mengenai eksekusi janinan fidusia, disitu tertulis saya harus membayar denda 3 jutaan dan disurat itu tertulis "jika tidak dulunasi . akan di proses hukum". saya nerima suratnya hari ini , sedangka di surat dibuat 20 agustus 2015 .
    saya bingung pak . setau saya ketika kendaraan udah di ambil debt colector kita udah gak ada hubungan lagi sama leasing . dan waktu itu pun ssya menyerahkan kendaraan saya dengan sukarela .. terima kasih pak . mohon di bantu pak

    ReplyDelete
    Replies
    1. Yth Rifa Pratama Rifa

      terima kasih atas pertanyaannya

      melihat kasus yang saudara tulis diatas, saya berikan saran sbb :

      1. cek perjanjian kredit pembelian kendaraan tersebut dengan pihak leasing lagi . apakah ada klausul yang menyatakan bahwa pihak leasing tetap berhak menagih/meminta kekurangan atas kewajiban saudara meskipun objek fidusia (motor saudara ) sudah diambil ?

      2. cek berita acara penarikan barang dari pihak debt collector, apakah betul DC tersebut diberi kuasa oleh leasing Yang bersangkutan ? atau hanya DC liar ? yang dikhawatirkan adalah setelah motor ditarik tidak diserahkan ke pihak Leasing oleh DC tersebut.

      3. jika kedua poin sudah clear menurut saudara, abaikan saja surat tersebut.

      demikian semoga bermanfaat

      Delete
  26. Apakah sertifikat fidusia bisa di ambil debitor setelah debutor menyalasaikan kewajibannya?

    ReplyDelete
  27. Apakah sertifikat fidusia bisa di ambil debitor setelah debutor menyalasaikan kewajibannya?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Yth Cahyo Wibowo

      Sertifikat fidusia merupakan alat bukti pemasangan fidusia yang hanya dikeluarkan dan diberikan kepada Kreditor sebagai pemegang fidusia.

      Jika Debitor sudah menyelesaikan kewajibannya, debitor bisa meminta Tanda bukti BERUPA ROYA FIDUSIA kepada Kreditor sebagai bukti bahwa benda jaminan yang dipasang fidusia tersebut sudah tidak dalam pemasangan lagi/ Hapus.

      demikian semoga bermanfaat

      Delete
  28. Pak Robby...... Mohon Petunjuknya.
    Tahun 2012 ibu saya hutang k salah satu lembaga finance dengan jaminan BPKB mobil.
    Akad kredit selama 36 bulan. Namun d bulan k 14 ibu saya mengalami kebangkrutan usaha yg akhirnya pergi k luar jawa. Sementara unit mobil d gadaikan k pihak lain.
    Setelah itu pihak leasing mengirimkn surat peringatan, somasi & jga melakukn pencarian kendaraan namun tidak pernah ktmu.
    Saat ini kendaraan/mobil itu bisa saya temukan, namun ketika saya k kantor leasing tersebut untuk menanyakan pelunasan ada bbrpa hal yg membuat saya bingung, d antaranya :
    1.saat ini permasalahan sdh d limpahkan k kantor pusat, & ibu saya akan d jerat pasal penggelapan. Padahal dulu tdk ada fidusia (fidusia mgkin d daftarkn setelah pencairan kredit)
    2.jika ingin masalah selesei maka saya harus membayar sisa pokok hutang + bunga + denda + biaya pinalti yg besarannya 5x lipat dr sisa pokok hutang yg sebenarnya.
    Sementara krna kredit sudah macet lebih dri 2 tahun & sdh lewat batas akhir masa kredit maka saya menginginkan adanya pelunasan khusus. (termasuk pengurangan pokok hutang)
    Mohon petunjuk bapak untuk menyelesaikan permasalahan tetsebut.?
    Trimakasih, semoga Tuhan yang maha kuasa membalas budi baik bapak.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Yth Bp.mustaqim aziz

      Menurut saya sebaiknya saudara bisa negosiasikan langsung dengan pihak leasing. mengenai besaran berapa-berapanya memang biasanya pihak leasing sudah mempunyai perhitungan tersendiri.
      Silahkan di negosiasikan menurut kemampuan saudara, jika saudara merasa sudah tidak bisa menuruti kesepakatan itu baiknya unit yang menjadi objek jaminan diserahkan kepada leasing dan saudara tidak lagi dikenakan beban apapun lagi.

      demikian semoga bermanfaat

      Delete
  29. Dear Pak roby...
    Maaf pak, saya mau bertanya..
    Saya punya 1 unit kendaraan roda 2 yg sudah lunas.. bpkb saya d gadaikan d bank finance , selama 12 bln.. d bulan ke 3 .. motor saya hilang d curi,, saya shock dan jatuh sakit setelah 5 hr dr kejadian,baru saya laporan ke polisi, stnk dan kunci sudah d jdikan sitaan polisi pertanyaannya
    1. Apakah saya masih menunggak sisa cicilan ke bank, sedangkan kendaraan hilang d curi
    2. Bila bank tetap menagih sisa cicilan setelah membawa surat dr polisi,, apa yg hrs saya lakukan ?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Yth Muhamad Hariri

      terima kasih atas pertanyaannya

      pada dasarnya kewajiban atas pembayaran cicilan Perjanjian kredit bank tidak terpengaruh dengan hilangnya kendaraan yang dijadikan jaminan.

      dan biasanya jika bank mengetahui bahwa jaminan hilang atau dicuri bank akan meminta ganti jaminan atas utang saudara dengan jaminan yang lain.
      sehingga hilangnya kendaraan saudara tidak secara otomatis menggugurkan perjanjiankredit saudara dengan pihak bank atau finance karena finance biasanya menggunakan jaminan adalah bukti kepemilikan atas kendaraan tersebut (BPKB) kemudian dipasang fidusia.
      saran saya saudara bisa mediasi dengan pihak finance atas kejadian yang menimpa saudara atas benda jaminan yang hilang tersebut.

      Delete
  30. Pak roby..maaf menggagu waktunya..apakah bisa pihak leasing melakukan eksekusi penarikan motor dengan tanggal terbit dikeluarkan jaminan fidusia yg dikeluarkan berbeda jauh dengan tanggal proses kontrak kredit..dan apakah sah sertifikat fidusia itu apabila sya cuma menanda tangani pejanjian fidusia yg hanya dibuat dari pihat leasing saja..terima kasih

    ReplyDelete
    Replies
    1. Yth Fery Boy

      terima kasih atas pertanyaannya

      Pihak Leasing berhak menarik benda yang menjadi jaminan sepanjang sudah dipasang akta fidusia. dan sudah terbit sertifikat fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan hakim yang sudah berkekuatan tetap.

      demikian semoga bermanfaat

      Delete
  31. maaf saya mau bertanya di sini... konsument berhak untuk membtalkan kredit dp ? pasal berapa dan ayat berapa ?

    saya ada kasus .. teman saya membeli mobil honda mobiloid di dealler dan menyerahkan uang dp sebesar 5 juta uang sudah dibayarkan ke pihak dealler mobil tsb , namun temen saya mendapatkan tawaran dari dealler lain yang harganya angsurannya lebih murah dibanding sebelumnya namun dia memilih ditempat lain dan marketing dari honda pertama ketahuan dan terjadilah cek cok adu domba antara marekting satu dengan lainnya, dan teman saya ingin membatalkan ditempat pertama kali namun dari pihak marketing bilang dp tidak dapat dicairkan kembali dengan alasan tidak logis hanya menmilih ditempat lain namun . kwitansi sudah tertulis dp dapat dikembalikan sebesar 50 % jika pelanggan melakukan pembatalan dalam jangka 1 tahun .

    dan saya meminta bukti tertulis ketentuan jika memang uang dp asnuran tidak dapat dikembalikan namun dari pihak marketing bilang tidak ada ketentuan tertulis . menurut bapak perlu bukti2 apa saya jika saya memnunt marketing tsb . mohon solusinya ?

    ReplyDelete
  32. kronologinya teman saya meminta bantuan kepada saya untuk mencairkan dana pembatalan dana tsb. namun saya langsung bertemu dengan pihak marketingya ny e . disana saya diserbu an berhadapan 4 marekting dalam satu ruangan betapa malu nya saya , karena masalahnya waktu itu saya tidak tahu krna tmn saya tidak menceritakan krologinya , dan marektin g tsb menjelek2an tmn saya karena plin plan dalam mengambil keputusan dan menjelaskan kronolginya saya tidak tahu mana yang benar dan salah karena pada saat itu saya tidak tahu alurnya . saya langsung bertemu bagian admin tapi saya ditahan oleh marketing tsb .

    ReplyDelete
    Replies
    1. Yth Sapta Dari

      Terima kasih atas pertanyaannya

      Pasal 1464 KUHPerdata

      “Jika pembelian dilakukan dengan memberi uang panjar, maka salah satu pihak tak dapat membatalkan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya.”

      Sehingga apa yang saudara maksud DP adalah uang panjar atau tanda jadi, maka Pihak Marketing berhak untuk tidak mengembalikan uang panjar tersebut.

      akan tetapi jika terdapat ketentuan tertulis secara tegas baik dalam kuitansi maupun lampiran promo penjualan terdapat kalimat secara tegas yang menyatakan uang DP tersebut kembali, maka dapat diberlakukan ketentuan yang ada dalam tulisan tersebut.

      demikian semoga bermanfaat

      Delete
  33. Selamat malam pak...
    saya ada kasus yang menjerat Bapak saya. Ceritanya bapak overkridit truk dari tetangga saya pada bulan agustus 2014, di over kridit resmi di adira finance. Truk tersebut dibawa orang lain ( pihak ke 3 ) untuk dipakai dalam proyek dia, sudah ada perjanjian kerja antara Bapak saya dengan orang ke 3 tsb. Akan tetapi dalam perjalananya truk tersebut DILARIKAN oleh orang ke 3 tsb, lantas kami laporkan ke polsek. Kami juga memberitahu pihak adira bahwa truk tsb dilarikan orang. pada bulan april 2015 Bapak saya dilaporkan ke polda DIY oleh adira dengan dakwaan menggelapkan truk tersebut, padahal adira sudah tahu bahwa truk tsb DILARIKAN pihak ke 3 bukan digadaikan/ digelapkan. Bapak saya korban dari kejahatan orang ke 3 tsb, akan tetapi pihak adira tidak mau tahu dan saat ini berkas perkara Bapak sudah p21 dan bapak ditahan di lp. Bagaimana solusinya?? trims

    Fuzy jogjakarta

    ReplyDelete
    Replies
    1. Yth arjakarya

      Terima kasih atas pertanyaannya.

      sebelumnya saya mohon maaf , oleh karena perkara tersebut sudah bergulir dan sudah tahap P21 , serta diikuti oleh penahanan.
      maka saran saya, saudara segera mencari Bantuan Hukum agar Bapak saudara dapat didampingi dalam menjalani proses hukum tersebut.
      dan oleh karena juga sudah masuk tahap I di kejaksaan, maka semua dasar yang saudara kemukakan dan alat2 bukti yang lain hanya dapat diajukan dalam acara pembuktian didalam sidang Pengadilan.

      semua yang saudara punya bisa dimasukkan didalam Pledooi (Pembelaan ) dalam persidangan Pengadilan.

      demikian semoga bermanfaat

      Delete
  34. Yth. bapak Robby ANDRIAN,SH.,MH
    selamat malam pak,
    saya mau tanya tentang biaya OS reposession karena kredit mobil kita di suatu bank sudah terlambat. Padahal di perjanjian leasing tidak ada biaya denda untuk pihak ketiga (dlama hal ini DC). Apakah kita perlu membayarkan denda OS reposession ?
    Saya memang salah untuk keterlambatan pembayaran cicilan, tapi saya berniat memang membayarkan cicilan tsb. tiba tiba hari jumat Dc dari pihak ketiga datang membawa surat kuasa dari bank tsb. saya diperingatkan karena sudah telat 2 bulan katanya, padahal di keterangan customer card report jelas LC days baru 29 hari. saya di suruh membayar sebesar 2jt untuk OS reposession diluar cicilan saya dan bungga harian karena keterlambatan saya. kalau belum membayar pihak ketiga tersebut maka saya tidak bisa membayarkan untuk cicilan saya melalui taller bank ataupun atm. dan mobil pun belum di tarik oleh mereka karena posisi sedang di gunakan oleh adik saya.
    Karena saya menolak membayar kan apapun kepada Dc (karena saya ragu pada mereka), saya disuruh datang ke kantor pusat mereka senin nanti. dan wajib membayar cicilan 2 bulan (saya sudah siapkan dan bersedia), namun saya belum sediakan untuk biaya OS reposession dan saya merasa keberatan karena teralu besar. Dan untuk denda keterlambatan hari boleh di bayarkan akhir cicilan selesai (saya setuju).
    anehnya sih, saya pernah terlambat bayar 35 hari paling telat masih ada dispensasi dari marketing lewat telpon. dan beberapa kalipun terlambat masih di peringatkan marketing lewat telpon dan surat. Tapi ini tiba2 tidak ada peringatan dari marketing lewat surat dan telpon kok tiba2 di serahkan ke DC (leat surat kuasa)
    Sebenarnya apakah OS reposession itu ?

    Terima kasih sebelumnya sudah menganggu.
    Anton

    ReplyDelete
  35. Yth Bapak Robby
    Pak, saya bekerja di pemerintahan kota, di bagian pembiayaan daerah. Kami memberi pinjaman kepada usaha kecil yang ada di daerah kami. Dan di sini saya mau menanyakan, apakah perjanjian fidusia nya wajib di daftarkan?? karena pinjamaannya hanya berkisar antara 5-40jt.
    selama ini kami tidak mendaftarkan fidusianya, karena kita sebagai pelayan masyarakat merasa kalo fidusia di daftarkan dan biaya nya di minta kepada masyarakat. maka akan memberatkan bagi masyarakat tersebut. mohon pencerahan nya pak...
    pinjaman ini hanya untuk maks 3thn saja. dan nanti apabila pinjaman tidak tertagih, kami tidak bisa mengeksekusi sendiri dan kami akan limbahkan ke badan lelang negara. Mohon pencerahannya ya pak. terimakasih

    ReplyDelete
  36. Yth Bapak Robby,

    saya mau bertanya dan mohon pencerahan dari bapak.
    Bapak dan ibu saya kredit mobil,pada angsuran ke 5 bapak saya pergi kabur meninggalkab kami mobil ditimggal begitu saja. ibu saya berinisiatif untuk melanjutkan cicilannya. ketika mobil sudah lunas
    bpkb tidak bisa diambil karena pihak leasing kontraknya sama bapak saya. bagaimana cara agar bpkb ini bisa keluar pak dengan bukti pembayaran yang ada pada ibu saya.

    terimakasih Pak.

    salam,
    rozi

    ReplyDelete
  37. Yth Bapak Robby,

    saya mau bertanya dan mohon pencerahan dari bapak.
    Bapak dan ibu saya kredit mobil,pada angsuran ke 5 bapak saya pergi kabur meninggalkab kami mobil ditimggal begitu saja. ibu saya berinisiatif untuk melanjutkan cicilannya. ketika mobil sudah lunas
    bpkb tidak bisa diambil karena pihak leasing kontraknya sama bapak saya. bagaimana cara agar bpkb ini bisa keluar pak dengan bukti pembayaran yang ada pada ibu saya.

    terimakasih Pak.

    salam,
    rozi

    ReplyDelete
  38. mohon pencerahaan pak robby
    yang saya alami ketika saya melunasi kredit dibank dan saya meminta kembali jaminan saya kepada bank ternyata barang jaminan saya yang berada dibank tersebut hilang. langkah apa yang harus saya tempuh agar jaminan saya pada bank bisa kembali
    terimakasih

    ReplyDelete
    Replies
    1. yth wong kapringan

      terima kasih atas pertanyaannya

      oleh karena pertanyaan saudara tidak secara detail jaminan apa yg hilanhg, maka kami menganggap jaminan benda bergerak.
      hilangnya jaminan yang ada pada Bank, bisa hilang karena musnah, beralih kepada orang lain atau yang lainnya.
      bank wajib bertanggung jawab untuk mengembalikan jaminan tersebut kepada saudara.
      apabila jaminan tersebut dinyatakan musnah, dengan melakukan negosiasi kepada saudara, bank wajib mengganti barang jaminan tersebut yang sesuai atau seharga dengan nilai jaminan saudara.
      apabila bank tidak bisa/ mau mengganti jaminan tersebut saudara bisa melapokannya kepada kepolisian dengan sangkaan penggelapan sesuai dengan pasal 372 KUHP.

      demikian semoga bermanfaat.

      Delete
  39. Apakah konsumen berhak meminta salin sertifikat akta fidusia? Bagaimana bila ternyata setelah meminta salinan copy akta fidusia tidak diberi? Bagaimana bila ternyata pada surat leasing dicantumkan noreg fidusia tapi ternyata obyek tidak didaftarkan? Karena setelah Maret 2013 status fidusia bisa di cek secara online, dan setelah di cek ternyata tidak terdaftar? kontrak berawal pada oktober 2013, seharusnya bila didaftarkan secara fidusia maka status registrasi tersebut bisa di cek online.
    Bila ternyata obyek tidak di fidusiakan namun di bilang sudah di fidusiakan apa akibat hukumnya bagi kreditor?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Yth Gresik Me

      sertifikat fidusia merupakan hak bagi pemegang fidusia atas perjanjian utang piutang dengan jaminan benda bergerak yang dibuat dengan akta fidusia dan didaftarkan.
      tidak ada kewajiban pemegang fidusia untuk memberikan salinan/ copy sertfikat fidusia kepada pemberi fidusia(debitur)
      saudara bisa minta ditunjukkan saja oleh pemegang fidusia sertifikat tersebut sebagai bukti bahwa memang fidusia tersebut telah didaftarkan, jika saudara cek secaa online ternyata tidak tercantum.

      berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA DAN BIAYA PEMBUATAN AKTA JAMINAN FIDUSIA

      pasal 4
      Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan dalam jangka waktu
      paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta Jaminan Fidusia.

      demikian semoga bermanfaat

      Delete
  40. YTH bapak Robby
    Mohon saran
    Saya mempunyai masalah dengan dieler suzuki dan bca finance ,ceritanya begini saya bulan maret beli mobil disusuki dengan cara tunai tapi pada bulan juli sales datang mengatakan bahwa mobil saya belum lunas karena sebagian uang digunakan ,maka sales minta untuk dileisingkan dan yang mengangsur sales tapi mulai bulan oktober tidak diangsur sehingga bca mencari saya bahkan tanggal 21 desember bca sudah mengirim surat somasi 1 . Apa kemungkinan bca akan mengajukan ke pengadilan. Yang jelas saya tidak pernah mengajukan aplikasi ke bca bahkan datapun tidak saya lengkapi seperti slip gaji ,rekening tabungan pun tidak saya beri dan saya tidak pernah disurve oleh bca serta penandatangan kontrakpun bukan pegawai bca yang datang tapi sales dari dieler data pun ada yang dipalsukan oleh bca seperti data -data yang ada pada sk kenaikan pangkat yang mana tidak sesuai . Selain itu uang masuk ke diler dan uang muka kebca tidak klop seharusnya uang muka saya 139 juta tapi yang dieler ajukan hanya 124juta selain itu data kwitansi di dieler selalu berubah-ubah. Selain itu saya bulan oktober kemarin ada perjanjian dengan sales bahwa nati pada tanggal 15januari akan mengeluarkan bpkb saya ,bila nanti tidak ditepati akan ditindak secara hukum. Mohonsaran apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi bca yang sudah mengeluarkan surat somasi ,bagaimana agar saya bisa menang melawan bca dan apa yang harus saya lakukan bila bulan 1 nanti ternyata bpkb belum jadi Mohon saran apa yang harus saya lakukan dan apa ada ke mungkinan terjelek bagi saya.
    Terimakasih banyak atas saran nya

    ReplyDelete
    Replies
    1. Yth Muji Widodo.

      Terima kasih atas pertanyaannya

      jika saudara merasa tidak pernah mengajukan aplikasi apapun ke BCA , sebaiknya saudara klarifikasikan ke pihak BCA dan minta copy berkas dan aplikasi yang ada pada BCA yang memuat tanda tangan saudara. disitu saudara bisa cek apakah tanda tangan dan identitas yang ada pada BCA betul tanda tangan saudara atau bukan. jika bukan saudara bisa meminta pertanggung jawaban balik kepada BCA atas identitas dan tanda tangan yang diduga dipalsukan, dan jika perlu saudara bisa laporkan ke Kepolisian setempat atas tindakan melawan hukum tersebut.

      Demikian semoga Bermanfaat

      Delete
  41. This comment has been removed by a blog administrator.

    ReplyDelete
  42. yth bapak robby
    mohon petunjuk nya pak
    begini pak ,ada seorang nasabah (debitur ) mengambil sebuah unit di salah satu leasing, unit tersebut berupa sebuah mobil tp beberapa bulan kemudian dia tidak membayar lagi angsuran nya dan berkata lagi pailit dan membawa serta mendaftarkan unit nya ke bpsk dan di terima oleh bpsk sementara dari pihak leasing mempunyai surat jaminan fidusia. oleh pihak BPSK debitur di tangguh kan pembayaran nya selama dua tahun pertanyaan saya pak , surat jaminan mana kah yg harus di kedepan kan fidusia kah atau BPSK ? terimakasih pak robby

    ReplyDelete
    Replies
    1. terima kasih atas Pertanyaannya
      Yth Amri ginting

      berdasarkan pertanyaan saudara manakah yang harus dikedepankan ? maka yang perlu diketahui adalah apabila sengketa melalui BPSK sudah sampai pada putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap maka yang dilaksanakan adalah melaksanakan amar putusan BPSK. jika saudara keberatan atas putusan BPSK tersebut saudara dapat mengajukan keberatan pada Pengadilan Negeri setempat dalam jangka waktu 14 hari sejak pengadu dan teradu menerima salinan putusan. dapat saudara lihat dalam :
      berdasarkan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat UU Perlindungan Konsumen) Jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

      demikian semoga bermanfaat

      Delete
  43. yth bpk Robby yang saya tanyakan gini pak saya mempunyai kridit di salah satu leasing di malang stlah cicilan saya selama 3th lunas baru saya melunasi denda dan bunga denda kata petugase karena multifinance RP 36juta setelah saya nego dgn staf kantor minta keringanan dipotong jadi RP 21JUTA STLH PEMBAYARAN SAYA DIBERI TANDA TERIMA PELUNASAN KATANYA PIHAK STAF KANTOR NUNGGU 15 HARI KERJA HAMPIR 6BULAN JALAN BELUM KELUAR P ROBBY PADAHAL TGL PELUNASAN TGL 21-9-2015, LANGKAH APA YANG HARUS SAYA TEMPUH AGAR BPKB TREK TH 2004 SAYA CEPAT KELUAR

    Sebelumnya terimakasih atas bantuannya.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Yth Myrinda Maharani

      terima kasih atas pertanyaannya.

      berdasarkan pertanyaan saudari, maka saudari dapat meminta hak saudari BPKB kendaraan saudari atas kredit yang sudah saudari lunasi ke leasing setempat.
      saudari bisa meminta alasan leasing tersebut belum dapat mengeluarkan BPKB tersebut. jika hal tersebut sudah saudari lakukan dan pihak leasing tetap tidak dapat mengeluarkan juga maka saudari dapat melaporkan permasalahan saudari ke kepolisian setempat dengan laporan dugaan penggelapan.sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP.

      demikian semoga bermanfaat.

      Delete
  44. Selamat malam Pak Robby..
    Mohon maaf mengganggu waktunya.

    Kami memiliki masalah yang tidak kami pahami sebelumnya mengenai fidusia terkait kredit motor.

    Kronologinya:
    Saudara saya mengambil motor dan setelah cicilan pertama ia menunggak 2 bulan.
    Oleh karena tidak mampu membayar angsuran maka ia bersedia menyerahkan motor tersebut.
    Penyerahan motor tersebut sudah terjadi kira-kira 2-3 bulan lalu.

    Namun hari ini tiba-tiba datang surat dengan perihal Hasil Eksekusi Jaminan Fidusia yang isinya mewajibkan saudara saya untuk membayar uang sejumlah 6.700.000,- jika tidak maka akan diproses lewat jalur hukum.

    Kami yang tidak tahu menahu hal ini tentu saja kaget. Motor sudah ditarik leasing beberapa bulan lalu karena tidak sanggup membayar angsuran selama 2 bulan ( total kurleb 1.5 juta ) kok malah sekarang tiba-tiba datang surat yang meminta uang 6.7 juta.?????

    Pertanyaanya apa yang kami harus lakukan terkait ini?
    Apakah tindakan leasing ini sah menurut hukum?
    Kami lihat lagi surat perjanjian yang saudara saya tandatangani pada saat pengambilan motor ada ayat 16 mengenai fidusia (penarikan barang) dikenakan 2 juta + biaya2 lainnya yang tidak disebutkan rinci.
    Apakah surat perjanjian itu cukup secara hukum untuk mengikat saudara saya agar membayar sejumlah uang yang mereka minta dan saudara saya layak diproses hukum jika tidak sanggup membayar?

    Kedua, surat Hasil Eksekusi Jaminan Fidusia tidak memakai kop surat perusahaan dan tidak ada nama orang yang menandatangi (tapi cap perusahaan ada), apakah surat ini sah?

    Ketiga, bagaimana sebenarnya prosedur yang berlaku bagi orang yang tidak sanggup membayar angsuran? Apakah penarikan motor saja belum cukup untuk membatalkan akad hutang piutang?

    Keempat, inti dari "Hasil Eksekusi Jaminan Fidusia" itu sebenarnya mengenai apa? Kewenangan yang sah secara hukum bagi leasing untuk melakukan Penarikan barang? Atau tanda sah untuk kewajiban debitur membayarkan sejumlah uang karena membatalkan akad hutang piutang? Atau bagaimana?

    Mohon maaf banyak sekali pertanyaannya pak...
    Mohon pencerahan terkait ini.
    Apa yang harus kami lakukan?
    Terima kasih sebelumnya.

    Raini
    Jakarta

    ReplyDelete
    Replies
    1. Yth Raini Kasas

      Terima Kasih atas pertanyaannya.
      sebelumnya mohon maaf atas respon kami agak terlambat karena sesuatu hal.

      kami akan mencoba memberikan pencerahan atas uraian kronologis yang saudari tuliskan.

      1. Tindakan Leasing melakukan penarikan Kendaraan tanpa dilakukan secara melawan hukum, ketika perjanjian kredit tersebut sudah diikat dengan Jaminan Fidusia yang sudah didaftarkan maka sah. karena didalam sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial. akan tetapi jika tidak didaftarkan , maka tidak sah perbuatan tersebut karena tindakan eksekusi tersebut harus disertai putusan Pengadilan.
      2. Terkait Surat Perjanjian yang mana saudari tidak menjelaskan, tapi jika yang dimaksud adalah Perjanjian kredit maka ketika sudah ditanda tangani maka berlaku mengikat kedua belah pihak.
      3. Ketika saudari sudah dinyatakan wanprestasi (karena tidak melaksanakan perjanjian) kemudian Unit Kendaraan sudah diserahkan kepada Leasing, menurut kami Perjanjian tersebut sudah selesai. karena berdasarkan Pasal 15 ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia : “Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.”
      sehingga penjualan Unit kendaraan oleh pihak leasing dianggap sebagai pembayaran atas utang (kredit) debitur.
      4. didalam Undang-undang tidak mengatur mengenai hasil eksekusi Jaminan Fidusia, akan tetapi Jika Pihak Leasing masih merasa ada kekurangan bayar pasca penarikan kendaraan hingga penjualan unit tersebut , Pihak Leasing hanya bisa menuntut melalui Gugatan Perdata ke Pengadilan, dan hal itu sangat jarang dilakukan mengingat biaya yang cukup besar dan waktu yang relatif lama.

      Demikian semoga bermanfaat

      Delete
  45. Selamat pagi pak robby,
    mohon maaf apabila menggangu waktu bapak, saya mendapatkan nomor handphone pak roby dari blog bpk.

    sebelumnya saya tadi pagi mendapakan masalah dengan pihak leasing, kronologisnya disaat saya membawa motor kakak ipar saya, secara mendadak saya diberhentikan oleh pihak eksternal perusahan leasing tsb.

    di pinggir jalan raya, saya dijelaskam singkat bahwa motor yg saya kendarai bahwa sudah 4 tahun kredit macet. jadi saya dibawa ke perusahan finance tsb untuk mendapatkan keterangan.

    sesampai di kantor, ternyata memang benar motor tsb diajukan kakak ipar saya sebagai anggunan kredit di tahun 2012. untuk pinjaman sebesar 5 jt selama 12 bulan.

    kredit macet tsb mulai dari angsuran ke 10,11,12 (3bulan).tetapi karna tidak dibayar sampai hari ini (29 maret 2016). denda mencapai 10jt.

    saya disodorkan surat yg isinya, jika dalam tempo 7 hari yg menandatangani surat ini tidak melunasi maka semua nya akan dibebankan ke penanda tangan.

    dari isi surat itu saya curiga, dan berinisiatif tidak menandatangani ny, karena saya merasa tidak ada hubungannya sama sekali dengan perjanjian2 yg dibuat oleh kakak ipar saya.

    pihak leasing pun bersih keras untuk menahan kendaraan, tetapi saya tekankan kepada mereka jika ingin mengeksekusi kendaraan tsb. saya minta surat pesetujuan dr PN.

    perusahaan pun tidak dapat menunjukan surat eksekusi.

    setelah negosiasi berjalan alot, saya pun diajak berunding dan menghasilkan kesepakatan, motor bisa saya bawa pulang kembali untuk haari itu saja dengan surat pernyataan tertulis yg saya buat yg isinya : apabila saya dalam tempo 1 hari setelah surat ini dibuat tidak melunasi / menyerahkan motor tsbt kepada perusahaan maka akan ditempuh jalur hukum.

    rencana saya mau menyerahkan kendaraan tsb secara sukarela karna, si pemohon kredit (kakak ipar saya) tidak diketahui keberadaannya.

    yang ingin saya tanyakan,
    hak hak apa saja yg saya dapat setelah menyerahkan kendaraan tsb?

    apa berupa surat lunas atau apa pak?

    karena saya tidak mau ada masalah dikemudian hari.

    mohon bantuannya pak. terima kasih

    ReplyDelete
  46. Yth , Edwin Setiawan
    Terima kasih atas pertanyaannya,

    kami berusaha menjawab pertanyaan saudara.
    yang saudara tanyakan adalah Hak-hak saudara.

    1. sebelum saudara serahkan Unit kendaraan itu, saudara berhak mendapatkan penjelasan terkait dengan perjanjian kredit kendaraan tersebut, apakah dengan diserahkannya Unit perjanjian kredit dapat dinyatakan sudah selesai ? disini saudara bisa minta kepada pihak leasing agar dengan diserahkannya Unit tersebut, maka perjanjian kredit dianggap selesai dan saudara minta surat pernyataan lunas, atau bukti lunas dari Pihak leasing.
    2. perlu saudara konfirmasikan dengan kakak ipar saudara terkait penyerahan Unit tersebut, apakah saudara berhak menyerahkan unit tersebut ? karena saudara bukanlah pihak yang terikat dengan perjanjian tersebut. jangan sampai nanti muncul permasalahan baru dengan kakak ipar saudara.

    demikian semoga bermanfaat.

    ReplyDelete
  47. Slamat malam pak Robby mohon pencerahannya : saat ini saya sedang mengobati istri saya yg sedang terkena kanker di surabaya dan yang terjadi adalah di denpasar mobil saya di tarik paksa oleh pihak leasing yg menggunakan pihak dc dengan membawa mobil derek dan memaksa orang tua saya untuk menyerakan kunci dan surat STNK namun ,org tua saya tidak mau ngasi karna tidak ada saya disana ,namun team DC tetap menarik unit saya , bagaimana dan apa yg harus saya lakukan skrg ini.?


    Terima kasih

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bapak tidak menjelaskan alasan dc dari finance bisa sampai menempuh tindakan penarikan tersebut agar pak robby lebih mudah menyimpulkan.

      Apakah sudah dijaminkan dengan fidusia? Kalaupun tidak, didalam perjanjian awal adakah perihal kuasa jual?

      Delete
    2. Yth david angki

      Terima kasih atas pertanyaannya, dan

      Yth Adi Ws Terima kasih atas masukannya.

      Berdasarkan Kronologis peristiwa yang saudara tuliskan kami masih memerlukan beberapa keterangan untuk kami coba analisa. antara lain: Kendaraan anda apakah pembelian melalui kredit atau sebagai jaminan atas utang ? ; bagaimana kronologis pembayaran angsuran saudara yang menjadi sebab ditariknya kendaraan, dan keterangan lain yang berhubungan dengan penarikan kendaraan saudara.

      Demikian Terima Kasih

      Delete
  48. Permisi pak robby..
    Saya masih bingung tentang perihal perlindungan hukumnya dalam parate eksekusi dari jaminan fidusia, baik dari debitor/nasabah lembaga pembiayaan atau kreditur/lembaga pembiayaan sebagai penerima fidusia. Mungkin pak robby dapat menjelaskan baik itu mengacu UU No. 42 tahun 1999 dan peraturan pelaksanaannya ataupun ketentuan hukum diluar itu?


    Atas penjelasanya saya ucapkan terimakasih

    ReplyDelete
    Replies
    1. Yth Adi Ws
      Terima kasih atas pertanyaannya

      Menurut kamus hukum oleh Drs. Sudarsono, SH., M.Si, parate eksekusi ialah pelaksanaan langsung tanpa melalui proses pengadilan dimana Parate Eksekusi memberi hak kepada kreditur untuk melakukan penjualan atas kekuasaannya sendiri seolah-olah obyek jaminan yang dijaminkan oleh debitur adalah miliknya sendiri dengan tanpa melibatkan debitur itu sendiri.

      Parate eksekusi yang dimaksud disini adalah, dalam hal debitur wanprestasi terhadap perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit atau perjanjian utang piutang, maka bank memiliki kewenangan untuk mengeksekusi agunan objek fidusia diluar campur tangan pengadilan. itulah yang namanya menjual atas kekuasaan sendiri ( Menurut J. Satrio, 2002,Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 285 )

      Parate eksekusi merupakan hak kreditur pertama untuk menjual barang-barang tertentu milik debitor atas kekuasaannya sendiri tanpa terlebih dahulu mendapatkan fiat pengadilan. Pengaturan parate eksekusi diatur secara khusus ( Menurut Herowati Poesoko, Parate Executie Obyek Hak Tanggungan, Yogyakarta , Laksbang Pressindo, cetakan II, 2008, hlm. 125 )

      Di dalam fidusia, parate eksekusi sendiri diatur khusus dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Yang menyatakan :
      “ apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:
      a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
      b. penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
      c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.”

      Demikian Semoga Bermanfaat

      Delete
  49. Pak Robby
    Terim kasih Responnya

    Mobil ini saya kredit th2012 selam 5 tahun ,3tahun berjalan lancar hingga istri di fonis kanker 6 Bln lalu sejak itu keuangan kami jadi kacau dan cicilan kami Nunggak 5 Bln , berapa kali DC datang maksa narik mobil tapi saya tetap ngotot tidak mau kalau tidak disertai surat sertifikat fidusia alhasil tidak jadi di tarik , namun dua hari lalu ibu saya menelpon kalao mobil saya ditarik paksa dg gunkan mobil derek,krn saya tidak ada di tempat Mak ortu saya menolak dan tidak menyerahkan kunci dan STNK mobil tersebut, saat ini saya masih di RS AL Surabaya ,apa sekiranya yg bisa saya lakukan tau orang tua saya lakukan saat ini
    Terima kasih Pak Robby

    ReplyDelete
  50. Teman sy membeli mobil dg cara kredit.sblum kreditny slsai mobil tsb di operalihkan tnp memberitahu pihak bank,dan ternyata cicilan mobil tsb tdk dibayar oleh orang yg menerima oper alih tsb dan ternyata mobil tsb tdk di daftarkan kekantor perjanjian fidusia... 
    Yg ingin sy tanyakan apakah tmn sy tsb bisa dituntut secara pidana oleh pihak bank...bila bisa UU apa yg akan digunakan oleh polisi unt menuntut tmn sy tsb...dan apkah sepenerima oper alih tsb bisa dipidakan oleh tmn sy..bila bisa dilaporkan dg UU ap.... dan seandainy mobil tsb sudah didaftarkan apkah tman sy tsb bisa dipinakan oleh bank

    Mhn jwbanny brkut dasar UU ny. mksih


    ReplyDelete
    Replies
    1. This comment has been removed by a blog administrator.

      Delete
    2. Yth Ricky Yacub

      Terima kasih atas pertanyaannya.

      sebagaimana pertanyaan saudara diatas, maka jika Perjanjian kredit tersebut belum didaftarkan fidusianya maka UU jaminan Fidusia tidak dapat berlaku dan melekat pada perjanjian kedit tersebut.

      Sebagaimana diatur didalam Pasal 36 UUJF, yang berbunyi :
      “Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).”

      sehingga perjanjian kredit yang tidak didaftarkan fidusia tersebut hanya bersifat obligatoir saja , namun kreditor tetap dapat menuntut benda tersebut dari kekuasaan pembeli/pihak ketiga melalui Actio Pauliana, yang diatur dalam pasal 1341 KUHPerdata

      demikian semoga bermanfaat

      Delete
  51. Yth bpk Robby..

    Pada bulan november 2015 sy membeli mobil dr teman sy secara tunai. STNK sdh sy terima.BPKB akan di serahkan 1 minggu setelah transaksi dgn alasan mobil baru beli sehingga blm keluar dr pihak dealer(di STNK tercantum bln maret 2015).dan itu tertulis di kwitansi pembelian.setelah sekian lama sy menagih BPKB akhirnya sy di bawa ke showroom di mana teman sy beli mobil.pemilik showroom(bkn dealer) mengatakan kalau BPKB msh belum keluar.stlh sy menunggu beberapa bln BPKB tak kunjung diberikan.akhirnya sy cek ke dealer.alangkah kagetnya sy ternyata BPKB sdh sejak lama di ambil oleh leasing dan pemilik showroom.yg jd pertanyaan sy ke bapak adalah :
    1. Apakah sy bisa melaporkan ke kepolisian mengingat adanya dugaan penipuan terhadap sy?
    2 melihat kronologis di atas dan pemilik showroom stlh sy desak mengakui bahwa sebenarnya tmn sy itu mengetahui bahwa BPKB sdng di jaminkan. apakah sy bisa melaporkan teman sy dan pemilik showroom karena ada dugaan persekongkolan utk upaya penipuan
    3 kalau seandainya ini memang msk ke ranah hukum,bagaimana status mobil sy dgn pihak leasing.karena sy merasa membeli tunai dr tmn saya.
    4.apakah bisa perusahaan leasing melakukan perjanjian kredit dgn pemilik showroom..sementara BPKB atas nama teman sy..
    Mohon pencerahannya pak Robby...trima kasih

    ReplyDelete
  52. berkaitan dgn uu fidusia, mhn petunjuknya masalahnya sertipikat hak milik saya (sertipikat tanah) digunakan teman utk tambahan modal ke bank BRI (dasarnya memang atas persetujuan saya ber dsr Notaris) sejak tahun 2005 dan adendun 2007-2010 dan piutang lama diberi waktu 2007-2008 dgn limid utang saat itu 320 juta sekian, namun teman termasuk inkar janji,,, problem yg saya hadapi saya ingin sertipikat saya mau ambil dgn catatan saya mau bayar hanya husus sertipikat saya, apakah saya dikenakan semua beban atas dua jaminan tsb karna pihak bank melakukan hitungan-hitungan bunga, bunga berjalan dan denda berbunga,,,, konsultasi terakhir di bulan juni 2016, mhn petunjuknya pa ROBBY,,,,, trima kasih

    ReplyDelete
  53. Yth Syahban Generali

    Terima kasih atas pertanyaannya

    Pertama saya akan meluruskan bahwa terkait dengan Sertifikat Hak Milik (SHM)itu bukan ranahnya UU Fidusia akan tetapi di Ranah UU No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.

    Oleh Karena kronologis saudara kurang jelas maka saya anggap saudara dalam hal kronologis diatas sebagai Penjamin atas hutang teman saudara di BRI.
    bahwa didalam penyelesaian kredit macet pada dasarnya saudara bisa membayar jumlah tagihan yang sesuai dengan SHM saudara, akan tetapi pembayaran tersebut tidak untuk menyelesaikan kredit tsb hanya saja bisa mengurangi kewajiban Debitur dengan mengeluarkan jaminan yang sesuai dengan plafon beban kredit tersebut. terkait kewajiban bunga dan denda itu memang Hak pihak Bank untuk membebankan kepada debiturnya, akan tetapi saudara pun juga bisa meminta pengurangan atas beban bunga dan denda tersebut.

    Demikian semoga bermanfaat

    ReplyDelete
  54. Selamat malam pak robby, perkenalkan nama saya erwin asal dari gtlo pekerjaan sya sbg penyidik, sebelumnya saya menceritakan kronologis tentang kasus yg sata tangni, pada bulan april kemarin sya menerima laporan tentang pencurian mobil, setelah kita lakukan penyidikan ternyata pristiwa tsb lebih ke eksekusi jaminan fidusia oleh pihak ketiga sesuai dengan surat kuasa tarik dri perusahaan pembiayaan, dasar dilakukan eksekusi krna cidera janji dan dngan dasar akta notaris dan juga sertifikat fidusia yg dikeluarkan oleh kemnkumham setempat, namun prlu sya jelaskan bahwa akta maupun sertifikat dibyat ataupun didaftarkan oleh perusahaan pembiayaan sdh lebih dr 30 hari atau melanggar permenkeu no 130, apakah pihak debt coll ataupun pihak perusahaan itu sndiri bisa kena sanksi pidana atau bagaimana, mohon pencerahannya, tq

    ReplyDelete
  55. Yth Mahadirga Pratama

    Terima Kasih atas pertanyaannya.

    Berdasarkan Pasal 2 PERMENKEU NOMOR 130/PMK.010/2012 menyatakan bahwa Perusahaan Pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen.
    jika saudara menjelaskan bahwa sudah terbit Sertifikat Fidusia yang memuat irah-irah “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “ berarti fidusia tersebut sudah terdaftar dan memiliki kekuatan eksekutorial .
    karena Ketika Kantor pendaftaran fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia sertifikat jaminan fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran sebagaimana tercantum dalam Tata Cara pendaftaran jaminan dari ketentuan Pasal 11 sampai Pasal 18 UUJF, berarti tidak ada permasalahan dengan pendaftaran yang saudara jelaskan telah melewati tenggang lebih dari 30 hari.
    Kami tidak tahu mengapa Kantor Pendaftaran fidusia bisa menerima pendaftaran dan menerbitkan sertifikat fidusia yang lebih dari 30 hari setelah tanggal akta tersebut dibuat, karena seharusnya Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direkorat Jendral Adiministrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM secara otomatis menolak permohonan pendaftaran tersebut.
    kaitannya dengan Pengambilan kendaraan ( Eksekusi/Penarikan unit ) yang dilakukan oleh Debt Collector secara paksa ( Tidak atas dasar sukarela dan kesepakatan dari yang menguasai kendaraan) dapat dilaporkan pidana karena Pencurian ataupun Perampasan.
    karena selain bertentangan dengan Pasal 3 dan 4 PERMENKEU NOMOR 130/PMK.010/2012, bahwa Pengambilan/ penarikan kendaraan harus sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2011 tentang PENGAMANAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA
    Demikian Semoga bermanfaat.

    ReplyDelete
  56. Saya mau tanya bagaimana cara mengetahui kalau surat perjanjian sudah benar di fidusia kan atau tidak karena sertifikat ada di tangan lesing, bagaimana membuktikan kalau surat kontrak hutang piutang adalah bawah tangan dan terdapat dan tertulis fidusia yg kemungkinan adalah fidusia palsu

    ReplyDelete
  57. Kemana harus pergi untuk membuktikan surat perjanjian kontrak fidusia yg di berikan perusahaan lesing ke konsumen adalah palsu. Apakah bisa di pidana kan dan di laporkan ke kepolisian?

    ReplyDelete
  58. Yth yuna rara

    Terima kasih atas pertanyaannya

    Pasal 5 ayat (1) UUJF menyebutkan bahwa Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia
    Jadi pada saat dilakukan pengikatan dengan jaminan fidusia harus dibuat dalam bentuk akta Notaris, selain akad Perjanjian kreditnya.
    bagaimana mengetahui bahwa pengikatan tersebut dalam akta notaris atau bukan ? pada saat pembuatan akta fidusia oleh Notaris dibarengi dengan penandatangan akad kredit , dan pada saat pembuatan akta fidusia maka pihak Notaris akan membacakan isi dari akta Fidusia yang akan dibuatnya untuk kemudian akan didaftarkan untuk memperoleh Sertifikat Fidusia.
    Jika pada saat pelaksanaan pengikatan akad kredit tidak ada pemberitahuan bahwa dihadapan saudara adalah seorang Notaris atau Stafnya maka dapat dipastikan bahwa Perjanjian/ Pengikatan akad kredit Tersebut adalah dibawah tangan.
    karena akta fidusia yang dibuat oleh Notaris wajib memuat tanda tangan saudari sebagai pihak pemberi fidusia.
    bagaimana untuk mengetahui sertifikat fidusia yang ada di pihak emegang fidusia, maka saudari berhak untuk menanyakan perihal adanya sertifikat fidusia tersebut. jika kurang yakin saudari bisa minta Fotocopy sertifikat tersebut atau di Foto pada saat sertifikat tersebut ditunjukkan, untuk kemudian saudari bawa ke Kantor Pendaftaran Fidusia yaitu di Kantor KemenKumHam di wilayah Jaminan fidusia tersebut diikat untuk di cek dan diperiksa kebenaran sertifikat tersebut.
    Jika ternyata Sertifikat tersebut tidak terdaftar di Kantor Pendaftaran Fidusia wilayah tersebut maka patut diduga bahwa Sertifikat Fidusia tersebut adalah Palsu.
    saudari bisa melaporkan adanya sertifikat tersebut kepada Kanto Kepolisian Setempat.

    Demikian semoga bermanfaat.

    ReplyDelete
  59. yth. Bpk Robby

    sebelumnya saya menceritakan kronologis yg saat ini saya alami kiranya bapak dapat memberikan pencerahan buat saya.

    sebenarnya saya menyadari kesalahan saya adalah tidak membayar kredit kendaraan pada sebuah perusahaan leasing dikarenakan usaha yg saya jalani mengalami keterlambatan pembayaran,dan pada saat kolektor berserta supervisornya datang untuk menarik saya memberikan kendaraan tersebut kepada mereka dengan menandatangani surat penarikan, (pada saat itu saya tidak ingin mempermasalahkannya.) dan ketika supervisor leasing tersebut menghubungi saya dengan menjelaskan cara untuk melanjutkan kembali ada keganjalan mengenai denda yg saya anggap tidak logis maka saya memang berkeberatan terhadap kerugian yg saya alami yaitu selisih antara DP dengan tunggakan)

    yang jadi pertanyaan adalah

    1. bagaimana mencari cara win win solution terhadap tunggakan saya sebesar 22 jt & DP kendaraan sebesar 60jt dimana masih ada selisih 58% dan dari perusahan leasing hanya memberikan jangkawaktu pembayaran angsuran jika mau melanjutkan
    2. berapa lama perusahan leasing mengeluarkan akad kredit sampai saat ini saya tidak pernah menerima akad kredit yang diterbitkan dari perusahan leasing tersebut.
    3. perhitungan yg diberikan supervisor melauli via SMS sangat tidak logis yg hitungan seharusnya kurang lebih 2jt 8rb menjadi 13jt.

    sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terimakasih

    ReplyDelete
    Replies
    1. Yth Herman Yuniaro

      Terima Kasih atas pertanyaannya.

      saudara bisa cek kembali kesepakatan terkait dengan DP kendaraan jika kendaraan sudah ditarik oleh Pihak Leasing. karena semuanya harus sudah tertuang didalam perjanjian kredit tersebut.

      Perusahaan Leasing dalam membuat Perjanjian kredit biasanya jangka waktu setelah Ditanda tangani saudara bisa meminta copy atau salinan dari akad tersebut.

      Terkait perhitungan sebaiknya dimediasikan face to face jangan melalui sms atau telp karena akan menimbulkan banyak multitafsir atas hal-hal yang disampaikan kepada keduanya.

      Demikian semoga bermanfaat

      Delete
  60. Rasanya pak saya sudah ditipu..kemarin sya didatangi seles motor..meminta saya menolongnya agar saya mau meminjamkan kan kartu keluarga dan ktp..untuk menggeluarkan motor untuk keluarga si seles tersebut..maka saya sebagai org baik saya tolong dgn menandatangani surat kontrak dri leasing..keluarlah motor tersebut...tetapi bukan sya yg membawa motor tesebut pulang dan dri pihak deler pun tidak pernah mengantarkan sampai kerumah..dan saya tidak pernah menandatangani surat serah terima barang tsb...jelang waktu 2bulan saya di tagih oleh pihak leasing..sya udh jelaskan semua yg terjadi..dan saya pernah melapor kekepolisian tpi laporan saya tidak ditanggapi...bisa saya melapor,dengan syarat saya harus bayar 1 bulan terlebih dahulu itu saran dri polisi dan pihak leasing..jdi gimana saya harus mengatasi permasalahan tersebut . Thnk

    ReplyDelete
    Replies
    1. Yth Refandi Fandi

      Terima kasih atas pertanyaannya.

      saudara bisa meminta keteragan dan pertanggung jawaban dari sales yang menemui saudara. dan bila perlu sales tersebut diajak ke pihak leasing untuk ikut menyelesaikan perkara yang dibuatnya.

      terkait laporan, tidak semestinya kepolisian ikut campur dalam hal mslh pembayaran. karena kepolisian sebagai aalat negara berkewajiban meampung dan menerima laporan dari seluruh warga negara Indonesia yang merasa dirugikan oleh Pihak lain.

      Demikian semoga bermanfaat

      Delete
  61. Yth pak Robby,
    Sedikit memberi masukan mungkin saja berguna bagi teman2 yang lain.

    Sebelumnya saya perkenalkan diri, saya bekerja di salah satu finance. Saya bekerja sebagai Field Collector (karyawan dari perusahaan tersebut)
    Sedikit tips bagi yang kena masalah kredit macet.
    Yang harus diketahui sebelum pelaksanaan eksekusi obyek jaminan fidusia (yang sudah didaftarkan)
    Harus sudah diterima perihal surat peringatan (SP) atau somasi mulai dari SP 1 sampai 3.
    Jika saudara belum merasa menerima atau tidak ada bukti tanda terima SP dari saudara, jangan pernah mau menyerahkan barang jaminan yang anda kuasai.
    Hal ini sekaligus memberi pembelajaran supaya pihak finance tidak sememna2 atas dasar lalai melakukan pembayaran, barang jaminan yang dikuasai debitur lantas langsung dieksekusi begitu saja.
    Pastikan juga collector tersebut benar utusan dari perusahaan finance tersebut dengan cara ada atau tidak tanda pengenal atau bisa langsung tanya lewat telepon apakah benar yg di rumah saudara itu utusan dari perusahaan.
    Hal ini untuk mengurangi resiko kalau2 obyek jaminan yang sudah diserahkan debitur tidak dibawa lari oleh collector tersebut.
    Dan juga bila melakukan pembayaran di collector, pastikan menerima bukti pembayaran yang sah dari pihak finance untung2 kalau lewat edc yang dibawa collector.
    Banyak kejadian debitur sudah membayar lewat collector tp tidak disetorkan ke kantornya.
    Pastikan juga fidusia dibawa collector saat akan menarik kendaraan yang dijadikan jaminan.
    Banyak pihak finance tidak atau belum mendaftarkan fidusianya.
    Demikian masukan dari saya.
    Terima kasih.

    ReplyDelete
  62. Yth. Robby ANDRIAN,SH.,MH semoga Bapak sekeluarga selalu diberi kesehatan dan limpahan rejeki.
    Nama saya Kunarto bermaksud mohon pencerahan dan saran dari masalah yang sedang saya alami. Saya melakukan pembelian spd motor dengan leasing CSF dg tenor 36bln. Karena mengalami kemunduran usaha,mulai Desember 2015 terjadi keterlambatan pembayaran angsuran sehingga timbul denda. Pada bulan2 berikutnya pernah terjadi keterlambatan sampai 2 bulan tetapi akhirnya saya bayar double. Informasi dari collector, jalau lewat 2 bulan otomatis akan masuk daftar plating yang memungkinkan adanya penarikan unit di seluruh wilayah RI.(informasi dari collector lain setelah terlambat 3 bulan) untuk bulan ini saya ada keterlambatan 2 bulan yang baru saya bayar(titip) 1 bulan. Karena saya punya hubungan usaha dengan saudara saya, dari awal memang motor tsb saya peruntukkan pemakaiannya kepada saudara saya. Pada penggunaannya, saudara saya yang hubungan usaha lain dengan saudaranya memindahtangankan penggunaannya kepada saudara dari saudara saya. Dan pada hari minggu tgl 19 Juni dicegat DC(Debt Collector) sebanyak sktr 10org untuk ditarik karena menurut data mereka ada keterlambatan pembayaran 4 bulan. Dengan spontan(mungkin krn takut) dia bilang ke DC kalau motor itu sudah dibelinya dengan harga 12jt. Untungnya saudara dari saudara saya tidak mau menandatangani Berita Acara serah Terima karena tidak merasa atas nama pemohon kredit. Pada hari Senin-nya saya urus ke kantor CSF memang dibenarkan adanya penarikan unit tersebut dengan alasan keterlambatan bayar. Tetapi alasannya berubah-ubah. Setelah saya meminta print out pembayaran ternyata memang benar hanya keterlambatan 1 bulan dengan jatuh tempo tgl 27 sehingga keterlambatan 2 bulan setelah sampai tgl 27 Juni besok. Saya sempat menanyakan sertifikat Fidusia tetapi mereka tidak tahu karena itu urusan atasan dan saya dipersilahkan melaporkan ke polisi. Alasan lain dari CSF karena saya sudah memindahtangankan kepada orang lain. Sehingga solusinya saya harus melunasi semua kekurangan angsuran sebesar 8.550.000 berikut denda keterlambatan 641.250(bisa dipotong 200rb) dan biaya tarik sebesar 1,5jt. Saya juga menanyakan masalah somasi yang belum pernah saya terima yang mereka jawab itu tidak perlu karena sudah tertuang pada akad perjanjian. Selanjutnya saya berusaha mengurus "lewat dalam" yg disinyalir koordinator/istilah di sini pembagi BSP/job tarik dari beberapa leasing, lewat saudara yg sepertinya merupakan orang yang disegani/ditakuti DC di kota saya. Setelah diusahakan ternyata masih tidak bisa dengan alasan pembayaran saya sering ngeroll/terlambat(pembayaran bulan ini untuk pembayaran keterlambatan bulan kemarin). Sinyalemen yang perlu diketahui dari informasi saudara saya yg ditakuti DC, setelah seorang DC mendapatkan unit sepeda motor maka biaya tarik akan diberikan/ditalangi seseorang sebesar 2jt(biasanya dibagi menurut jumlah DC yg beroperasi) pada hari itu juga, selanjutnya seseorang yg menalangi tersebut menunggu pencairan uang dari leasing. Demikian kasus yang saya alami sehingga masih menggantung sanpai hari ini. Mohon saran dan pencerahannya. Terimakasih

    ReplyDelete
  63. Mohon maaf Pak ada pertanyaan tambahan. Apabila Kemenhumham bisa menerima pendaftaran Sertifikat Fidusia setelah lewat masa 30 hari, apakah celah ini yang mungkin dimanfaatkan pihak leasing untuk mendaftarkan nasabahnya setelah ada indikasi keterlambatan bayar ataupun tunggakan-tunggakan. Dan untuk nasabah yang angsurannya lancar tidak akan didaftarkan Sertifikat Fidusianya. Dapatkah nasabah menggugat akal-akalan ini? Terimakasih

    ReplyDelete
  64. Informasi tambahan lagi Pak. Pagi tadi saya ketemu dg collector CSF dan dia mengakui kalau daftar plat nomor yg diterima DC yg ditulis di buku bisa jadi tidak up to date seperti data yg dishare lewat handphone. Dan kalau saya cermati, keterlambatan bayar saya dari tgl 27 Mei sampai hari penarikan tgl 19 Juni 2016 baru berjalan 23 hari dalam artian belum sampai 1 bulan. Mungkin karena DC sdh terlanjur dikasih beaya tarik dan staf CSF tidak mau rugi dari kelalaiannya maka saya tetap dipaksa melunasinya. Kalau dari pembicaraan singkat tadi pagi dg collector, karena posisi unit sdh ditarik mungkin bisa diusahakan jalan tengah dengan kewajiban saya membayar angsuran 2+5 angsuran/7 angsuran sekaligus. Untuk itu dia meminta sy untuk datang besok. Tetapi untuk saat ini, uang sebanyak itu saya tidak ada. Terimakasih atas bantuannya.

    ReplyDelete
  65. Yth kun arto

    Prinsip Apabila pihak Debt Collector dalam menarik unitnya tidak dapat menunjukkan sertifikat fidusia, dilakukan dengan paksaan itu jelas melanggar hukum. saudara bisa melaporkan dugaan tindak pidana ini ke kepolisian.

    Pendaftaran Fidusia setelah lewat tenggang 30 hari tidak bisa dilakukan.

    Demikian semoga bermanfaat

    ReplyDelete
  66. Terimakasih Pak atas jawabannya.

    ReplyDelete