Wednesday, August 8, 2012

AKIBAT HUKUM JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN


Oleh : Robby Andrian, SH

                Bismillahirahanirrahim. Saat ini maraknya lembaga pembiayaan (Finance) yang menyelenggarakan pembiayaan bagi konsumen (consumer finance) . Lembaga Pembiayaan tersebut menyediakan barang bergerak yang diminta konsumen salah satunya berupa kendaraan bermotor . tidak sedikit perusahaan-perusahaan lembaga pembiayaan yang menawarkan segala bentuk promosinya baik dalam bentuk hadiah langsung yang bisa dibawa maupun dengan uang muka yang sangat rendah demi untuk mendapatkan konsumen. Bahkan mereka menawarkan bonus yang tinggi bagi yang bisa membawa konsumen untuk membeli kendaraan melalui lembaga pembiayaan tersebut. Dan dasar dari lembaga Pembiayaan dalam melakukan transaksi dengan konsumennya adalah dengan menggunakan perjanjian secara tertulis yang mengikutkan adanya jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia.

Sebelum kami lanjutkan, maka kami jelaskan terlebih dahulu secara sederhana apa yang dimaksud dengan Perjanjian Fidusia . Perjanjian fidusia adalah perjanjian hutang piutang kreditor kepada debitor yang dalam hal ini Perusahaan Pembiayaan kepada konsumen yang mengikutkan adanya jaminan. Dan Jaminan tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan perusahaan Pembiayaan.

Pada umumnya perusahaan atau lembaga pembiayaan didalam melaksanakan penjualan atas barang bergerak tersebut kepada konsumen dengan menggunakan perjanjian yang mengikutkan adanya jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia berupa Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), akan tetapi ternyata dalam prakteknya banyak dari perjanjian yang dibuat oleh perusahaan tersebut tidak dibuat dalam Akta Notariil (Akta Notaris) dan  tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia untuk mendapat sertifikat  Akta yang memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”  walaupun secara tertulis lembaga pembiayaan tersebut dalam melakukan perjanjian pembiayaan mencantumkan kata-kata dijaminkan secara fidusia

berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF), jaminan fidusia baru lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.

 Pasal 15 ayat (1) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia : “Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADlLAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".

 Pasal 15 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia : “Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Pasal 15  ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia : “Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.”

Melihat ketentuan diatas sebenarnya jika kreditur dalam hal ini Perusahaan Pembiayaan tersebut membuat Perjanjian ke dalam Akta Notariil (Akta Notaris) dan   didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia maka akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia yang memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Yang Dengan sertifikat jaminan fidusia itulah kreditur/penerima fidusia secara serta merta mempunyai hak eksekusi langsung (parate executie) tanpa memerlukan putusan Pengadilan karena Kekuatan hukum sertifikat tersebut sama dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Setelah mengetahui dasar dan ketentuan tersebut diatas , akibat hukum dari perjanjian Fidusia yang dibuat tanpa menggunakan bentuk Akta Notariil dan tidak didaftarkan, maka Perjanjian dengan jaminan Fidusia tersebut hanyalah berupa Akta dibawah tangan yang tidak mempunyai kekuatan eksekutorial untuk mengeksekusi langsung barang yang ada dalam penguasaan konsumen.
permasalahan yang muncul adalah ketika konsumen tidak membayar angsuran dalam beberapa waktu tertentu atau tidak melunasinya maka Pihak Perusahaan Pembiayaan tidak dapat secara serta merta mengeksekusi secara langsung. Proses eksekusi harus dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri melalui proses hukum acara perdata hingga putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Dan hal itu memerlukan waktu yang lama. Padahal Faktanya Ada dari beberapa diantara konsumen memang benar-benar melakukan pembayaran sampai dengan lunas  namun ada juga konsumen yang tidak bisa melunasinya. 

Pada Prakteknya dalam mengatasi permasalahan yang timbul seperti tersebut diatas , perusahaan pembiayaan biasanya menggunakan jasa Debt Collector (DC)/Tukang Tagih untuk mengambil baik secara paksa maupun secara baik-baik kendaraan dari tangan konsumen yang tidak melunasi kewajibannya membayar hutang/ cicilan angsuran tersebut. dan kebanyakan di lapangan para Debt Collector mengawasi  tiap-tiap kendaraan yang melintas pada ruas-ruas jalan tertentu dengan membawa sebuah buku yang berisi nomor Kendaraan (Plat Nomor) tertentu, ketika kendaraan yang dimaksud melintas langsung dikejar dan diberhentikan paksa, dan pengguna kendaraan itu juga biasanya dipaksa untuk menandatangani berita acara penyerahan kendaraannya kepada Debt Collector tersebut. Dan menghimbau kepada pemakai kendaraan itu untuk menyelesaikan di kantor Pembiayaan yang bersangkutan. Sebagian dari masyarakat yang kurang memahami perbuatan melawan hukum tersebut biasanya timbul rasa takut dan dengan terpaksa menyerahkan kendaraan tersebut dan menandatangani berkas yang disodorkan kepadanya.

Lebih jauhnya berdasarkan peraturan yang berlaku maka, Perbuatan para Debt Collector yang mengatasnamakan perusahaan pembiayaan terkait dalam mengeksekusi benda jaminan fidusia yang tidak didaftarkan tersebut adalah merupakan tindak pidana. Baik perusahaan Pembiayaan maupun Debt Collector yang digunakan jasanya tidak berhak mengeksekusi barang tersebut secara langsung tanpa adanya putusan Pengadila yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Perbuatan tersebut melanggar Pasal 368 KUHPidana tersebut berbunyi : 

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Menurut R. Soesilo menjelaskan pasal tersebut dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal dan menamakan perbuatan dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP sebagai pemerasan dengan kekerasan yang mana pemerasnya:
1.      Memaksa orang lain;
2.      Untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau membuat utang atau menghapuskan piutang;
3.      Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
4.      Memaksanya dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan

Bagi korban dari tindakan sewenang-wenang tersebut diatas dapat langsung melaporkan ke Kantor kepolisian Republik Indonesia terdekat.

Hal itu menjadi peringatan bagi Perusahaan Pembiayaan yang tidak mendaftarkan perjanjian Fidusia tersebut ke Kantor pendaftaran Fidusia. Dan bagi sebagian dari Debt Collector yang belum memahami permasalahan yang bakal timbul akibat dari perbuatannya bisa berpikir dua kali untuk melakukan tindakan tersebut diatas. Karena jika memang terjadi adanya laporan dari pihak korban, kebanyakan Perusahaan Pembiayaan tidak bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan para Debt Collector tersebut. Hal itu berakibat merugikan bagi Debt Collector itu sendiri.

Demikian yang bisa kami sampaikan sejauh yang kami ketahui, tulisan ini hanya bersifat informasi untuk tujuan berbagi Pengetahuan dan pendidikan bagi rekan-rekan semuanya, semoga bermanfaat.

22 comments:

  1. Bagaimana jika penarikan oleh dept colector tanpa adanya sertifikat jaminan fidusia dilakukn dgn cara baik&sopan tdk adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasn sbgmn dimaksud dlm Pasal 368?

    ReplyDelete
    Replies
    1. penarikan oleh siapapun yang mendapat kuasa langsung dari kreditor, jika dilakukan dengan sebagaimana yang anda kemukakan, dan pihak yang menguasai barang fidusia tersebut secara sukarela menyerahkan, maka tidak ada permasalahan

      Delete
  2. Bagaimana jika jaminan fidusia sudah dibuat dengan akta notariil, akan tetapi perusahaan pembiayaan tidak mendaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia, apa akibat hukumnya ?? apakah apabila terjadi sesuatu katakanlah terjadi wanprestasi, kalau belum didaftarkan apakah perusahaan pembiayaan dapat mengeksekusi sendiri tanpa putusan pengadilan ?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Jaminan fidusia yang dibuat dengan akta notariil sekalipun akan tetapi tidak didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia maka tidak memiliki kekuatan eksekutorial. jika debitur wanprestasi maka kreditur hanya dapat mengeksekusi melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

      Delete
  3. sebagaimana yang saya tahu adalah pendaftaran fidusia adalah untuk memenuhi asas publisitas. Apakah ada akibat lain yg ditimbulkan, misal akta notariil terdegradasi menjadi akta bawah tangan atau hilang kekuatan eksekutorialnya ?? kalau bisa minta dasar hukumnya jg ya pa robby.

    -terima kasih sebelumnya-

    ReplyDelete
    Replies
    1. Pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia diatur Pasal 5 UUJF (UU no.42 Tahun 1999) yaitu:
      (1) Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia;
      (2) Terhadap pembuatan Akta jaminan fidusia dikenakan biaya yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

      Pendaftaran Jaminan Fidusia
      Pasal 11 UUJF
      (1) Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.
      (2) Dalam hal Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada di luar wilayah negara
      Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku.

      akta notariil selamanya akan menjadi akta notariil yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna kecuali ada yang dapat membuktikan sebaliknya, jadi tidak bisa menjadi akta dibawah tangan.

      Delete
  4. kalau perusahaan leasing tidak mendaftarkan jaminan fidusia, bisakah perusahaan tersebut kita laporkan sebagai penggelapan uang negara ? karena telah melanggar PP No. 38 thn 2009.

    ReplyDelete
  5. Yth Eddy Yusuf, terkait dengan pertanyaan saudara adalah jika perusahaan leasing didalam pengikatan perjanjiannya kepada konsumen (debitur) terdapat biaya pendaftaran fidusia yang itu dibebankan kepada konsumen akan tetapi oleh perusahaan leasing tidak didaftarkan yang berarti tidak membayar PNBP atas pendaftaran fidusia tersebut, maka perusahaan leasing tersebut dapat diduga telah melakukan perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara.

    berbeda halnya jika perusahaan leasing didalam pengikatan fidusianya secara dibawah tangan (tidak notariil), dan tidak ada biaya pendaftaran fidusia yang dibebankan kepada konsumen (debitur) , maka tidak ada indikasi perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara, hanya saja perusahaan leasing tersebut telah melanggar ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.

    demikian semoga bermanfaat

    ReplyDelete
    Replies
    1. trims ats pencerahannya...
      ada lg yang mau saya tanyakan.
      1. klu kita melaporkan suatu kasus pada kejaksaan, adakah UU kejaksaan RI yg mengatur batas waktu penyelesaian suatu perkara ? kemana kita melaporkan oknum pegawai kejaksaan yg melalaikan tugas ? wajibkah kejaksaan memberitahu perkembangan pengaduan kita ? ( kalau dikepolisian SP2HP ) ?
      2. bagaimana cara kita untuk mengetahui kasus yg kita laporkan ke OJK (otoritas jasa keuangan), ditanggapi mereka atau tidak ?
      3. apa dampak dari perusahaan tersebut bila melanggar PMK 130/PMK.010/2012 ?
      trims sblmnya....
      ( ini kasus yang sekarang sedang saya alami )

      Delete
    2. terima kasih atas pertanyaannya
      - bahwa didalam UU kejaksaan RI tidak mengatur mengenai batas waktu penyelesaian perkara, akan tetapi untuk teknis perihal Pelaksanaan Tugas Pra Penuntutan, dapat saudara lihat di Surat Edaran JAMPIDUM B- 401 /E/9/93

      - terkait laporan oknum kejaksaan yang nakal atau melalaikan tugasnya dapat saudara melaporkan melalui Pos Pelayanan Hukum & Pos Pengaduan Masyarakat (PPH&PPM) yang ada di masing-masing kantor Kejaksaan (pusat dan daerah), maupun melalui layanan pengaduan yang tersedia di www.kejaksaan.go.id dan unit layanan Aplikasi LAPOR UKP4

      - Menurut Pasal 4 PMK No. 130/PMK.010/2012 perusahaan multifinance yang melanggar akan dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa:

      a. peringatan;
      b. pembekuan kegiatan usaha; atau
      c. pencabutan izin usaha.

      Sanksi peringatan diberikan secara tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing 60 (enam puluh) hari kalender.

      Bila ternyata sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi peringatan Perusahaan Pembiayaan telah memenuhi ketentuan maka Menteri Keuangan dapat mencabut sanksi peringatan.

      demikian semoga bermanfaat

      Delete
  6. Numpang tanya pa robby....apkah pihak lesing bisa melaporkan konsumen kredit dlm kasus penggelapan yg mana... konsumen tersebut telah menghilangkan obyek kendraan yg di kreditny... sedangkan pihak lesing tdk mendaftarkan ke kantor fidusia atau tdk memiliki sertifikat fidusia... mhn sekali jwban n pencerahannya

    ReplyDelete
    Replies
    1. 1. pada dasarnya ketika pemegang fidusia melaporkan kepada kepolisian terkait adanya pengalihan obyek fidusia bukan merupakan pelaporan penggelapan sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP, akan tetapi merupakan pelanggaran dari pasal 36 UUJF dan itupun pasal 36 UUJF tsb melekat sepanjang fidusia tersebut didaftarkan.

      2. perjanjian fidusia tersebut masuk kedalam ranah hukum perdata. sehingga ketentuan pidana yang berlaku mengikat adalah ketika fidusia tersebut didaftarkan. jika tidak didaftarkan pihak leasing hanya bisa melakukan penyelesaian melalui gugatan di pengadilan.

      3. perjanjian fidusia yg tidak didaftarkan tidak dapat diproses dalam laporan pidana penggelapan .

      demikian semoga bermanfaat

      Delete
    2. Trimksih atas pencerahannya...dan ad satu lg yg akan sy tanyan. Kronologinya sprti dbwah ini

      Teman sy membeli mobil dg cara kredit.sblum kreditny slsai mobil tsb di operalihkan tnp memberitahu pihak bank,dan ternyata cicilan mobil tsb tdk dibayar oleh orang yg menerima oper alih tsb dan ternyata mobil tsb tdk di daftarkan kekantor perjanjian fidusia...
      Yg ingin sy tanyakan apakah tmn sy tsb bisa dituntut secara pidana oleh pihak bank...bila bisa UU apa yg akan digunakan oleh polisi unt menuntut tmn sy tsb...dan apkah sepenerima oper alih tsb bisa dipidakan oleh tmn sy..bila bisa dilaporkan dg UU ap.... dan seandainy mobil tsb sudah didaftarkan apkah tman sy tsb bisa dipinakan oleh bank

      Mhn jwbanny brkut dasar UU ny. mksih

      Delete
  7. Pak Robby, apa memang perusahan pembiayan bisa lepas dari tanggungjawab atas eksekusi tanpa fidusia, dan beban pidananya hanya kepada Debt Collector?

    kaitannya dengan pasal 32-35 UUJF, apa perusahaannya tidak bisa di pidana dengan eksekusi oleh Debt Co itu?

    mohon jawaban dan pencerahannya Pak Robby. kasus sedang dialami dan baru dilaporkan, sedang dalam penyelidikan polisi

    ReplyDelete
    Replies
    1. terima kasih atas pertanyaan saudara.
      ada beberapa hal penting yang harus diketahui :
      1. debt coll ketika melakukan pengambilan jaminan fidusia ( tanpa didaftarkan) apakah menanda tangani surat kuasa khusus yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan ?
      jika iya, apakah didalamnya memuat pengalihan resiko akibat hukum atas pengambilan benda fidusia tersebut ? jika ada maka tanggung jawab secara pidana ada pada perusahaan yang serta merta ikut bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh debt coll nya
      akan tetapi jika didalam surat kuasa khusus tersebut tercantum klausul melakukan segala sesuatu yang untuk kepentingan pemberi kuasa menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yg berlaku, maka resiko ada pada debt coll. ini terkait dengan debt coll dari pihak ketiga diluar perusahaan.

      2. lain halnya jika debt coll tersebut merupakan karyawan dari perusahaan ybs, maka dia bertindak atas dasar surat perintah atau SK dari perusahaan yang secara otomatis segala sesuatu terkait hal-hal yang dilakukan oleh debt coll tsb menjadi tanggung jawab perusahaan.

      demikian , harus jeli didalam menerima tugas dari perusahaan terkait pengambilan jaminan fidusia apa lagi yang tidak ddaftarkan.

      terkait ketentuan pidana sebagaimana dalam pasal-pasal didalam UUJF hanya berlaku mengikat sepanjang jaminan fidusia tersebut didaftarkan, dan mengenai pertanggung jawaban secara pidana apakah oleh debt coll maupun perusahaan ybs kembali dilihat pada penjelasan diatas tadi.

      demikian, semoga bermanfaat

      Delete
  8. Trimksih atas pencerahannya...dan ad satu lg yg akan sy tanyan. Kronologinya sprti dbwah iniTeman sy membeli mobil dg cara kredit.sblum kreditny slsai mobil tsb di operalihkan tnp memberitahu pihak bank,dan ternyata cicilan mobil tsb tdk dibayar oleh orang yg menerima oper alih tsb dan ternyata mobil tsb tdk di daftarkan kekantor perjanjian fidusia... Yg ingin sy tanyakan apakah tmn sy tsb bisa dituntut secara pidana oleh pihak bank...bila bisa UU apa yg akan digunakan oleh polisi unt menuntut tmn sy tsb...dan apkah sepenerima oper alih tsb bisa dipidakan oleh tmn sy..bila bisa dilaporkan dg UU ap.... dan seandainy mobil tsb sudah didaftarkan apkah tman sy tsb bisa dipinakan oleh bankMhn jwbanny brkut dasar UU ny. mksih

    ReplyDelete
  9. maaf pak roby merepotkan lg, ada yg ingin saya tanyakan
    1. kalau kita melaporkan leasing pada kejaksaan negeri melalui surat, karna leasing tersebut melanggar PP No. 38 thn 2009 (terindikasi merugikan negera), wajibkah kejaksaan membalas surat saya tersebut untk menjelaskan hasil dari penyelidikan ? karena waktu saya melayangkan surat ke kejaksaan, pihak kejaksaan terlihat sibuk mendatangi kantor leasing tersebut, tetapi setelah itu mereka terlihat menutup nutupi masalah ini, dan dugaan saya bahwa pihak kejaksaan sudah berpihak pada leasing tersebut sama halnya dengan pihak polres.
    2. dapatkah kita melaporkan pihak polres karena barang bukti berupa sepeda motor merk scopy akan mengalami kerusakan ? karena barang bukti tersebut diletakkan ditempat terbuka (lapangan kantor polres) tanpa terlindung dari hujan dan panas, selama lebih dari 4 bulan.
    perlu pak roby ketahui bahwa saya sudah mengajukan pinjam pakai barang bukti kepada pihak polres, tapi ditolak dengan alasan mereka tidak bisa mengabulkan permintaan saya takut nanti dituntut pihak leasing, begitu menurut keterangan kanit pidumnya kepada adik saya (kebetulan pada saat itu adik saya bertemu kanit pidumnya).
    dan kasus saya ini sudah berjalan hampir 6 bulan lamanya tanpa ada tindak lanjut dari polres maupun kejaksaan.
    terima kasih sebelumnya atas pencerahannya...

    ReplyDelete
    Replies
    1. 1. jika saudara merasa ada permainan antara pihak leasing dengan kejaksaan setempat, saudara bisa mengirimkan surat ke kejaksaan tinggi diwilayah kejaksaan negeri tersebut berada atau langsung kirimkan email ke web kejaksaan sebagaimana pernah saya tuliskan di atas.

      2. Berikut ini adalah prosedur pinjam pakai barang bukti oleh pemilik yang diatur dalam Pasal 23 Perkap No. 10 Tahun 2010:

      (1). Barang bukti yang disita dan disimpan di tempat khusus hanya dapat dipinjampakaikan kepada pemilik atau pihak yang berhak.

      (2). Prosedur pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:

      a. pemilik atau pihak yang berhak mengajukan permohonan kepada atasan penyidik;

      b. atasan penyidik melakukan penilaian dan pertimbangan untuk menolak atau mengabulkan permohonan tersebut; dan

      c. setelah permohonan dikabulkan, atasan penyidik membuat rekomendasi kepada Ketua PPBB (Pejabat Pengelola Barang Bukti).

      (3) Atasan penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

      a. para Direktur Bareskrim Polri, Direktur Polair Polri dan Direktur Lalu Lintas Polri pada tingkat Mabes Polri;

      b. para Direktur Reskrim/Narkoba/Polair/Lantas pada tingkat Polda;

      c. para Kapolwil/Kapolwiltabes pada tingkat Polwil/Polwiltabes;

      d. para Kapoltabes/Kapolres/tro/ta pada tingkat Poltabes/Polres/tro/ta; dan

      e. para Kapolres/tro/ta tingkat Polsek/tro/ta.

      (4) Penilaian dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, didasarkan atas:

      a. bukti kepemilikan barang bukti yang sah;

      b. kesediaan untuk merawat dan tidak mengubah bentuk, wujud, dan warna barang bukti;

      c. kesediaan untuk menghadirkan barang bukti bila diperlukan sewaktu-waktu; dan

      d. kesediaan untuk tidak memindahtangankan barang bukti kepada pihak lain.”

      jika saudara merasa bahwa kasus ini tidak ada tindak lanjutnya di polres ybs, saudara dapat melaporkan ke divisi Propam baik yang ada di Polres Ybs, maupun di Polda di wilayah Polres tersebut berada, atau juga bisa melalui http://www.propam.polri.go.id/ berikut melaporkannya juga kepada (Kompolnas) dimana Kompolnas sebagai lembaga pengawas eksternal kepolisian RI

      demikian semoga bermanfaat

      Delete
  10. Pembayaran angsuran kendaraan bermotor saya sdah lunas..tpi masalah kemudian muncul krn dendanya sangat banyak,sdah bbrapa kali dtangi kantornya minta keringanan dgn brbgai alasan tetap tdk bisa..pertanyaan saya..apa hukum yg bisa memberatkan untuk di sangkakan bagi pihak leasing..?trm's.

    ReplyDelete
    Replies
    1. terima kasih atas pertanyaan saudara Supianto Appanang

      pada dasarnya pembayaran angsuran kredit kendaraan bermotor saudara didasarkan pada Perjanjian Tertulis yang saudara tanda tangani. dimana menurut ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata. " Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." jadi didalam perjanjian tertulis tersebut seharusnya sudah diatur mengenai kewajiban atas pokok, bunga dan denda jika ada keterlambatan.
      yang denda tersebut besarannya disebutkan secara jelas dalam perjanjian tersebut.

      terkait perntanyaan saudara jika saudara sudah membayar lunas akan tetapi muncul denda-denda yang itu sudah tercantum dalam perjanjian tertulis tersebut maka saudara wajib membayarnya walaupun besarannya bisa di negosiasikan lagi dengan pihak leasing.

      akan tetapi jika denda denda tersebut muncul diluar atas apa yang tertulis didalam perjanjian tersebut, saudara tidak wajib membayarnya. karena denda2 tersebut tidak pernah diperjanjikan.
      terkait perbuatan tersebut, leasing telah melanggar UU Perlindungan Konsumen UU No.8 Tahun 1999,
      hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa; hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan sebagainya.

      demikian semoga bermanfaat

      Delete
  11. selamat siang pak roby...
    maaf bila saya selalu merepotkan bpk, ada yg ingin saya tanyakan lg
    bisakah saya mempraperadilankan pihak polres, dengan alasan :
    1. selama 20 hari laporan kmi tidak ditindak lanjuti.
    tanda bukti laporan kmi tertanggal 18 feb 2014, sedangkan saya sebagai saksi baru dimintai keterangan pada tanggal 10 maret 2014 ( itupun setelah kmi membuat surat ke KAPOLRES mempertanyakan laporan kmi ), dan baru disusul oleh saksi-saksi yg lainnya.
    2. selama 7 bulan kasus saya ini, baru 2 kali SP2HP yang kami terima, yg pertama bernomor : B/43/III/2014 tertanggal 07 maret 2014, dan kedua bernomor : B/43.a/IV/2014/satreskrim tertanggal 04 Juni 2014.
    3. pada SP2HP yg kedua ( tgl 04 juni 2014 ), pihak polres menyatakan : "telah melakukan pemanggilan terhadap saksi....... sebanyak 2 kali namun belum memenuhi panggilan pemeriksa, dan selanjutnya akan menerbitkan Surat Perintah untuk membawa saksi", tetapi sampai saat ini saksi tersebut blm juga dibawa ke POLRES, dan saya mempunyai bukti berupa absen terlapor bahwa pada tanggal 10 sept 2014, terlapor msh bekerja pada perusahaan tersebut.
    4. dan kasus kami ini sudah berjalan selama 7 bulan, tetapi terlapor belum dimintai keterangan.

    demikian pertanyaan saya, saya ucapkan terima kasih dan mohon pencerahannya.

    ReplyDelete
  12. Terima kasih atas pertanyaannya saudara eddy yusuf.
    sebelum membahas terkait pertanyaan saudara berikut fakta hukum yang dipaparkan saudara diatas, terlebih dahulu perlu diketahui mengenai PraPeradilan , yaitu :

    Praperadilan diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), khususnya Pasal 1 angka 10, Pasal 77 s/d Pasal 83, Pasal 95 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 97 ayat (3), dan Pasal 124. Adapun yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP adalah:


    Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

    a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;

    b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

    selanjutnya terkait permasalahan saudara diatas adalah proses penyidikan yang sedang berlangsung oleh pihak Polres terkait dengan pelaporan saudara tersebut tidak dapat menjadi objek praperadilan.

    karena Penyidikan tersebut masih berlangsung (walaupun penanganannya lama ) belum dihentikan oleh Kepolisian dengan mengeluarkan SP3 ( Surat Perintah Penghentian penyidikan ).

    yang bisa saudara lakukan dalam permasalahan tersebut adalah, saudara bisa mendesak pihak Kepolisian untuk segera memproses laporan tersebut hingga dikeluarkannya SPDP ( Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) oleh kepolisian jika memang ditemukan minimal 2 alat bukti yang cukup, atau mendesak kepolisian jika memang kurang alat bukti, kepolisian diminta mengeluarkan SP3 yang itu dapat saudara gunakan sebagai objek mengajukan Praperadilan pihak Kepolisian tersebut.


    demikian semoga bemanfaat

    ReplyDelete